PENAMALUT.COM, TIDORE — Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menegaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu di lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak akan dirumahkan di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah. Bahkan, ia menyatakan siap mundur dari jabatannya jika skenario terburuk itu benar-benar terjadi.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Muhammad Sinen saat menghadapi aksi spontan ribuan ASN, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu usai apel akbar penyampaian kebijakan efisiensi anggaran yang digelar di halaman Kantor Wali Kota Tidore, Senin (6/7).
Dalam apel tersebut, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyampaikan kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), gaji PPPK, dan PPPK Paruh Waktu sebesar 30 persen sebagai langkah menutup defisit anggaran daerah yang mencapai lebih dari Rp50 miliar.
Muhammad Sinen menjelaskan, kebijakan pemotongan itu terpaksa diambil karena pemerintah daerah tidak lagi memiliki banyak opsi untuk menutup defisit. Dari skema pemotongan 30 persen tersebut, pemerintah hanya mampu menutup sekitar Rp20 miliar, sehingga kondisi fiskal daerah dinilai masih sangat berat.
“Karena sudah tidak ada jalan lain, maka harus dilakukan pemotongan 30 persen dari TPP ASN dan pendapatan PPPK. Meski demikian, pemotongan 30 persen itu belum juga menutupi seluruh defisit daerah. Ini sudah tidak ada solusi lain, maka kita harus bertahan. Jika tidak, maka dirumahkan,” ujarnya.
Pernyataan mengenai kemungkinan dirumahkannya PPPK dan PPPK Paruh Waktu itu sontak memicu penolakan keras dari peserta apel. Dalam hitungan menit, apel akbar berubah menjadi aksi massa. Sejumlah ASN, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu menyampaikan protes secara terbuka. Situasi sempat memanas, ditandai dengan aksi saling dorong, perusakan fasilitas kantor, hingga pembakaran di halaman Kantor Wali Kota Tidore.
Dalam aksi tersebut, sejumlah perwakilan massa juga menyuarakan penolakan keras terhadap kebijakan “dirumahkan”. Mereka menilai kebijakan efisiensi anggaran telah menekan kemampuan fiskal daerah dan berdampak langsung terhadap nasib ribuan pegawai. Massa bahkan meminta agar program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dievaluasi, karena dinilai membebani transfer ke daerah dan berimbas pada pengurangan hak pegawai.
Menyikapi situasi yang memanas, Wali Kota Tidore Muhammad Sinen didampingi Kapolresta Tidore Kombes Pol Ampi Mesias Von Bulow melakukan hearing dengan perwakilan ASN, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Dari hasil pertemuan itu, Muhammad Sinen memastikan bahwa PPPK dan PPPK Paruh Waktu tidak akan dirumahkan.
“PPPK tidak dirumahkan, tetapi anggarannya dipotong untuk menutupi defisit daerah. Bukan hanya PPPK dan PPPK Paruh Waktu, tetapi TPP PNS juga ikut dipotong 30 persen. Jika kondisi anggaran sudah kembali normal, maka hak-hak itu akan dikembalikan seperti semula,” jelasnya.
Ia menambahkan, skema pembayaran ke depan bisa saja dilakukan tidak penuh setiap bulan, tergantung kemampuan keuangan daerah. Namun yang pasti, kata dia, pemerintah daerah akan berupaya agar tidak ada PPPK maupun PPPK Paruh Waktu yang kehilangan pekerjaan akibat tekanan fiskal saat ini.
Muhammad Sinen bahkan kembali menegaskan komitmennya di hadapan massa aksi. Ia menyatakan tidak akan tinggal diam jika lebih dari 2.000 pegawai harus menjadi korban kebijakan efisiensi anggaran.
“Kalau sampai kondisi terburuk PPPK dirumahkan, maka saya selaku Wali Kota juga akan mundur dari jabatan. Saya tidak mau 2.000 lebih orang dikorbankan, lalu saya berleha-leha dengan jabatan ini. Selama saya belum mundur, PPPK dan PPPK Paruh Waktu tidak akan dirumahkan,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah saat ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang sangat membebani daerah. Karena itu, ia berharap gejolak yang terjadi di Tidore dapat menjadi perhatian serius pemerintah pusat, terutama terkait dampak pemotongan anggaran dan transfer ke daerah terhadap nasib pegawai dan pelayanan publik.
“Harapan saya, aksi ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Dampak dari efisiensi anggaran ini sangat berat bagi daerah, dan sangat mengorbankan banyak orang,” pungkasnya.
