Gubernur Dukung Pembentukan Dewan Kebudayaan Malut

PENA – Komite Dewan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara menemui Gubernur Abdul Gani Kasuba di Kantor Gubernur Malut di Sofifi, Selasa (2/2) siang tadi.

Dalam pertemuan tersebut, Thamrin Ali Ibrahim sebagai Project Leader membacakan 9 poin rekomendasi putusan bersama yang digagas dalam kegiatan temu wicara seniman dan kebudayaan yang berlangsung di Royal Resto, Ternate, beberapa waktu lalu. Kegiatan itu bertujuan untuk menyamakan presepsi dari semua ekosistem kebudayaan.

9 poin rekomendasi itu yang pertama adalah pembentukan dewan kebudayaan daerah Maluku Utara. Kedua, dewan kebudayaan daerah merupakan bagian dari amanat undang-undang. Ketiga, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan kebudayaan. Empat, dewan kebudayaan adalah lembaga yang diangkat Gubernur dengan tugas memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam hal kebijakan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan Maluku Utara.

Kelima, dewan kebudayaan sebagaimana dimaksud merupakan lembaga non struktural dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Enam, dewan kebudayaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam hal kebijakan pemeliharaan dan pengembangan atau pemajuan kebudayaan daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan kebudayaan. Tujuh, dewan kebudayaan daerah akan bersinergi dengan pemerintah daerah, kesultanan, perguruan tinggi, masyarakat, swasta dan komunitas untuk bersama-sama memajukan kebudayaan daerah.

Delapan, dewan kebudayaan dapat meningkatkan indeks pembangunan kebudayaan daerah Maluku Utara. Sembilan, dewan kebudayaan daerah dapat memajukan perekonomian daerah melalui sektor pariwisata budaya.

M. Ridha Ajam, sebagai dewan pengarah dewan kebudayaan mengatakan bahwa pembentukan dewan kebudayaan ini sangat penting bagi pemajuan kebudayaan di Provinsi Malut sesuai dengan apa yang direkomendasikan dalam naskah PPKD Malut. Untuk itu, harapannya agar PPKD segera direvisi. Mengingat saat ini PPKD telah selesai dibuat 8 kabupaten/kota yang awalnya terdiri dari 5 kabupaten/kota.

Ia juga menyampaikan bahwa Malut telah memiliki draf Ranperda Kebudayaan. Dengan demikian, gagasan untuk membentuk dewan kebudayaan ini sangat tepat untuk pemajuan kebudayaan ke depan.

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Malut, Muhammad Husni menambahkan bahwa kebudayaan harus dipahami wujudnya sebagai komplek nilai-nilai dan gagasan yang isinya meliputi seluruh hakikat kehidupan. Malut, kata dia, sangat banyak memiliki budaya yang perlu dilestarikan bersama berbagai elemen. Cagar budaya yang begitu banyak di Malut adalah bukti bahwa peran pentingnya dalam jaringan perdagangan rempah 500 tahun yang lalu.

Rencana pembentukan dewan kebudayaan ini mendapat respons positif dan dukungan penuh dari Gubernur AGK. Menurutnya, generasi muda saat ini harus mengetahui apa yang ditinggalkan empat kerajaan di masa lalu. “Kita memiliki budaya yang begitu banyak yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Untuk itu diharapkan dewan kebudayaan Malut ini mampu berperan sebagai pemelihara dan pengembang kebudayaan kedepan,” harapnya.

Sekadar diketahui, tahapan menuju kongres kebudayaan yang direncanakan pada pertengahan Maret nanti akan dibuka Gubernur Malut dan dihadiri Dirjen Kebudayaan, juga menghadirkan bupati/wali kota se-Malut dan seluruh seniman dan kebudayaan serta tokoh adat, tokoh agama dan 4 kesultanan di Maluku Utara.

Sementara Syarif Tjan, juru bicara komite persiapan pembentukan dewan kebudayaan Malut mengapresiasi sambutan dan dukungan Gubernur yang begitu antusias dalam mendukung dibentuknya dewan kebudayaan Maluku Utara.

Menurutnya, dukungan Gubernur ini adalah bentuk nyata upaya perlindungan Kebudayaan Malut yang begitu kaya akan resource budaya yang selama ini belum semuanya digarap dan dikembangkan. “Semoga pertemuan tadi akan membawa lompatan besar bagi ekosistem kebudayaan Maluku Utara ke depan,” tandasnya mengakhiri. (*)