Kejati Malut Periksa Sekretaris dan Anggota Pokja Terkait Kasus Kapal Nautika

PENA – Setelah menetapkan Empat orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kapal nautika, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara kembali melayangkan panggilan terhadap sejumlah saksi untuk diperiksa terkait pengadaan kapal Nautika dan pengadaan alat simulator pada Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut tahun 2019.

Sebanyak 7 orang saksi yang dipanggil untuk diperiksa pada Selasa (17/2) tadi. Sayangnya, hanya empat yang dapat menghadiri panggilan pemeriksaan tersebut. Sementara tiga lainnya tidak hadir. Mereka yang tidak hadir ini adalah anggota Pokja dan akan dipanggil yang kedua kali.

“Sesuai undangan yang kita layangkan ada 7 orang, yang hadir hanya empat orang. Tiga lainnya tidak hadir tanpa keterangan,” jelas Kasidik bidang pidana khusus (Pidsus) Kejati Malut, Hasan M. Taher yang didampingi Kasi Penkum Richard Sinaga.

Menurutnya, pada pemeriksaan terhadap empat saksi yang hadir itu dilakukan sejak pagi pukul 10.00 WIT hingga malam pukul 19.45 WIT. Mereka yang diperiksa ini adalah Sekertaris Pokja insial M, dan tiga anggota Pokja yakni R, ZT, dan LA. Mereka dicecar sejumlah pertanyaan seputar proses pengadaan alat simulator dan kapak nautika yang diperuntukan untuk para siswa di beberapa sekolah menengah kejuruan (SMK).

Saksi yang diperiksa ini untuk melengkapi berkas empat tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya. “Proses penyidikan setelah penetapan tersangka ini baru dimulai, sehingga belum bisa menyampaikan kesimpulan penambahan tersangka. Kalau pemanggilan saksi sudah sebanyak 14 orang, tadi hanya empat orang dan Senin kemarin juga hadir belum semua,” ujar Hasan.

Ia juga bilang, pihaknya akan memanggil beberapa saksi lagi untuk dimintai keterangan seputar kasus yang diduga merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah tersebut. Sedangkan untuk pemeriksaan tersangka belum di jadwalkan, lantaran masih fokus pada saksi. Namun sudah pasti akan dilakukan pemeriksaan terhadap para tersangka.

Sekadar diketahui, saat ini Kejati telah menetapkan empat tersangka kasus pengadaan kapal nautika dan pengadaan alat simulator yang melekat pada Dinas Dikbud tahun 2019 dengan anggaran senilai 7,8 miliar hang bersumber dari  Dana Alokasi Khusus (DAK). Empat tersangka itu adalah IY, ZH, RZ, dan IR.

Proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Tamalanrea Karsatama. Selain kapal, PT. Tamalanrea Karsatama juga merupakan pemenang tender proyek pengadaan alat simulator yang dialokasikan ke tiga sekolah, yakni SMK Negeri 1 Halmahera Selatan, SMK Negeri 1 Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula, dan SMK Negeri 1 Halmahera Barat.

Empat tersangka ini diduga kuat berperan penting dalam kasus tersebut. Selain empat orang ini, jaksa juga menduga ada tersangka lain yang saat ini sedang didalami keterlibatannya. (nda)