banner 1080x1080 banner 1080x1080 banner 1080x1080

Kadikbud Halsel Bantah Soal Bahasa Cina Masuk Kurikulum

  • Bagikan
Kadikbud Halsel, Safiun Radjulan. (Istimewa)
banner 468x60

PENAMALUT.COM, LABUHA – Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Kabupaten Halmahera Selatan terkait rencana memasukan bahasa mandarin kedalam kurikulum pendidikan di Halsel menjadi polemik.

Tanggapan beragam datang dari pengguna media sosial maupun kalangan masyarakat di Halmahera Selatan. Mereka menilai kebijakan tersebut hanya terfokus pada lapangan pekerjaan semata, dan justru mengabaikan aspek historis dan budaya masyarakat Halsel.

Kepala Dikbud Halsel, Safiun Radjulan, ketika dikonfirmasi wartawan membantah pemberitaan terkait rencana dirinya memasukkan bahasa mandarin kedalam kurikulum muatan lokal di Halsel.

“Saya cuman kasih contoh ada bahasa inggris dan bahasa mandarin pada saat pembahasan RJMD kemarin. Ini untuk memboboti materi RPJMD itu. Saya juga kaget lihat di media seperti iti,” katanya, Rabu (14/7).

Pernyataan Kadikbud Halsel ini juga mengundang reaksi dari DPRD Halsel. Komisi I DPRD Halsel langsung memanggil Kadikbud untuk mengonfirmasi terkait pernyataannya itu.

“Tadi kami dari Komisi I sudah memanggil Kepala Dikbud untuk mengkonfirmasi terkait dengan penyataannya yang menjadi polemik dan sudah yang bersangkutan sudah menjelaskan,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD, Sagaf Hi. Taha.

Dalam penjelasannya dihadapan Komisi I DPRD, Safiun mengatakan jika rencana memasukkan bahasa mandarin kedalam kurikulum Halsel itu bukan kebijakan saat ini. Akan tetapi itu masih bersifat gagasan-gagasan alternatif yang bertujuan untuk memperkuat sumber daya manusia bagi generasi muda ke depan diluar dari bahasa inggris.

Sehingga itu, Komisi I juga menyampaikan untuk kepentingan tenaga kerja dan seterusnya, maka tidak harus sekadar memasukan bahasan mandarin kedalam kurikulum.

“Bisa saja melalui lembaga-lembaga pendidikan khusus bahasa mandarin, seperti balai latihan kerja atau lembaga kursus lainnya,” tukasnya.

Ia bilang, memasukan bahasa mandarin kedalam kurikulum muatan lokal dianggap belum memadai. Sebabq bahasa mandarin sangat penting dalam posisi pendidikan-pendidikan khusus

“Jadi ini bukan berarti bahwa belum menjadi bagian dari kebijakan pemerintah, tetapi itu masih menjadi gagasan-gagasan alternatif,” tandasnya.

Jika ke depan kurikulum tersebut dapat diterapkan, Komisi I DPRD meminta agar tetap mengikuti kebijakan pendidikan nasional. Seban kurikulum yang digunakan di daerah di Indonesia tetap berdasarkan pada kurikulum pendidikan nasional.

“Bagaimanapun kita harus menyesuaikan kurikulum nasional yang ditetapkan pemerintah pusat. Terkait dengan soal kekhususan kurikulum harus mengikuti keputusan-keputusan diatasnya, paling tidak harus disesuaikan dengan standar-standar pendidikan nasional,” pungkas Sagaf menutup. (rul/ask)

banner 1080x1080
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *