Saksi Sebut Kapal Nautika tak Layak dan Tidak Dilengkapi Alat Penangkap Ikan

  • Bagikan
Kepala SMK Perikanan Haltim, Rasid Haya saat memberikan keterangan pada persidangan di Pengadilan Negeri Ternate, Jumat (12/11) tadi. (Aksal/NMG)

PENAMALUT.COM, TERNATE – Sidang lanjutan perkara Nautika dengan agenda pemeriksaan saksi kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Negeri Ternate, Jumat (12/11) tadi.

Pada kesempatan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara menghadirkan saksi 4 saksi. Mereka adalah Saksi Cecilie The Salmon selaku penghubung (marketing) dari Ary Joko selaku Direktur CV. Darma Pala, Ary Joko selaku Direktur CV. Darma Pala atau rekanan dari kontraktor paket alat simulator, Edy Nursetio selaku Direktur perusahan PT. Maju Bangkit, dan Rasid Hayat selaku Kepala Sekolah SMK Teknologi dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim).

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Achmad Ukayat didampingi dua hakim anggotanya Khadijah Amalzain Rumalean dan Aminul Rahman dimulai sejak siang hingga malam ini.

Saksi Rasid Hayat selaku Kepala SMK Teknologi dan Perikanan Haltim lebih dulu dimintai keterangan. Dalam keterangannya, Rasid menyampaikan bahwa dirinya menjabat sebagai Kepsek pada tahun 2018 menggantikan Kepsek sebelumnya yang meninggal dunia. Pada saat itu, pihaknya diinformasikan dari Dikbud bahwa ada bantuan kapal di awal tahun 2019 lalu. Saat itu pihaknya diundang ke Hotel Muara oleh Dikbud untuk membuat proposal bantual kapal secara mendadak dan ia mengetahui kapal itu adalah Nautika.

Pada saat pembuatan proposal, pihaknya dituntut oleh pihak Dikbud kemudian diserahkan kepada mereka. Setelah penyerahan proposal tersebut tidak ada lagi panggilan sampai pada proses pekerjaan kapal.

Sekitar Januari tahun 2020, dirinya dipanggil lagi datang ke Ternate untuk melihat kapal yang hampir selesai pekerjaan. Pada saat itu dirinya tiba di Ternate dijemput oleh salah satu pegawai Dikbud, Ilham. Mereka tidak langsung ke lokasi pembuatan kapal, tetapi ke rumah Ikbal Ruray yang berada di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah.

“Saya saat itu tidak tahu pak Ikbal itu yang mana. Kenal sama pak Ikbal setelah pertemuan di rumahnya yang di bawa oleh Pak Ilham. Pertemuan di kediaman Pak Ikbal Ruray itu juga ada Pak Imran (terdakwa) dan beberapa orang lainnya, tapi saya tidak kenal mereka. Pada saat itu yang dibicarakan Pak Ikbal menyangkut dengan bantuan kapal, kapan akan di bawa ke lokasi atau sekolah penerima. Pak Ikbal memberi penjelasan bahwa bantuan kapal tersebut hampir selesai dikerjakan. Kami tiba di rumah pak Ikbal sekitar jam 11 siang, dan jam 3 sorenya ke lokasi pembuatan kapal,” jelas Rasid.

Saksi mengungkapkan, pada saat ke lokasi pembuatan kapal di Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Ikbal Ruray dan Imran (terdakwa) sudah tidak ikut, dan yang ikut adalah Ilham dan Zainuddin (mantan PPK/terdakwa). Saat pengecekan ke lokasi, ditemukan kapal masih berada di darat. Saat itu pekerjaannya tinggal finising dan pengecatan. Sementara di bagian kemudi sudah terpasang, dan yang belum sama sekali adalah alat penangkap ikan. Untuk alat navigasi, ia tidak memperhatikannya.

Setelah itu ia kembali dan beberapa bulan kemudian oleh pihak Dikbud, namun saat itu ia sedang berobat di Jakarta. Sekembali dari Jakarta, Rasid bersama Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) dan 5 orang siswanya kemudian ke lokasi pembuatan kapal, dan saat itu kapal sudah diturunkan ke laut.

“Saat kami ambil itu kapal, tidak lagi bertemu dengan Pak Zainuddin dan Imran. Kemudian kapal di bawa ke Haltim oleh Wakasek bersama 5 orang siswa dan kapten kapal, serta satu orang anak buah kapal (ABK). Hanya saja saat kapal itu diambil, alat penangkap ikan tidak terlihat. Kalau kapal praktik siswa tapi tidak ada alat penangkap ikan, mau diapakan? Jadi sampai sekarang kapal ini tidak bisa digunakan, karena tidak ada alat tangkap ikan,” tandasnya.

Setelah kapal itu di bawa ke Haltim, keesokan harinya baru Rasid menyusul. Beberapa hari kemudian setelah kapal tiba di Haltim, terdakwa Zainuddin datang memberikan berita acara penyerahan untuk ditandatangani oleh saksi.

Dalam proposal yang dimintai saat itu, telah dicantumkan alat penangkap ikan. Akan tetapi sampai kapal itu jadi, tidak terlihat alat penangkap ikan.

“Saya bilang kalau kapal ini diperiksa oleh ahli, maka terdapat banyak kekurangan. Sebab secara kasat mata, kalau hujan air merembes ke dalam kapal dan membuat intalasi listrik korslet dan terjadi kerusakan. Saya mengetahui kapal itu tidak dilakukan uji coba dari dinas maupun penyedia. Atas dasar itu kami melaporkan ke dinas, kondisi kapal yang tidak bisa digunakan karena terdapat banyak kekurangan,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, saat itu juga dari pihak dinas menyurat menindaklanjuti surat dari PT. Tamalanrea Karsatama agar kapal itu dilakukan penarikan ke Ternate untuk dilakukan perbaikan. Hanya saja, mesin kapal tidak hidup. Sehingga kapal tersebut ditarik dengan bantuan kapal lain. Namun sebelum itu ada dua orang yang mengaku dari PT. Tamalanrea datang ke Haltim melakukan perbaikan kapal yang terdapat kerusakan. Saksi lalu menyuruh mereka untuk perbaiki semua, tapi hanya diperbaiki beberapa titik yang retak.

“Saya juga bingung dengan kapal ini, karena kapal untuk SMK Teknologi dan Perikanan Haltim, tapi dengan nama Tuna Halsel (Halmahera Selatan, red). Ini kemudian pernah saya komplen, tapi katanya nama itu urusan di Jakarta. Disampaikan begitu oleh Pak Zainuddin (terdakwa),” tukasnya.

sekadar diketahui, dalam sidang ini juga dihadirkan empat terdakwa, yakni Imran Yakub (mantan Kadikbud), Zainudin Hamisi (mantan PPK), Reza (mantan Pokja ULP Malut), dan Ibrahim Ruray (Direktur PT. Tamalanrea/rekanan).

Proyek ini dianggarkan pada tahun 2019 melalui APBD Dikbud Malut senilai 7,8 miliar. Dalam hasil audit kerugian Negara, ditemukan kerugian sebesar 4 miliar sekian. (gon/ask)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!