Sekda Halbar ke Joko Ahadi: RSUD Halbar Masih Defisit

PENAMALUT.COM, JAILOLO – Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Syahril Abdul Rajak menanggapi pernyataan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Halbar, Joko Ahadi, terkait anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jailolo.

Joko Ahadi yang juga Ketua Fraksi Golkar itu menyebut pihaknya akan memanggil pihak BLUD RSUD Jailolo untuk dimintai pertanggungjawaban terkait pengelolaan anggaran. Sebab, menurut dia, pendapatan anggaran BLUD RSUD mengalami surplus atau peningkatan.

Namun hal ini dibantah Sekda Halbar, Syahril Abdul Rajak. Menurut Syahril, pendapatan BLUD RSUD Jailolo pada tahun 2021 masih mengalami penurunan atau defisit, bukan surplus seperti yang disampaikan anggota Banggar DPRD Joko Ahadi.

Pada kesempatan itu, Syahril meluruskan pernyataan Joko Ahadi agar publik mendapat opini yang berimbang dan akuntabel.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran BLUD-RSUD Jailolo, laporan keuangan BLUD RSUD pada tahun 2021 secara makro dapat dijelaskan bahwa total pendapatan BLUD RSUD tahun 2021 bersumber dari jasa umum dan BPJS sebesar Rp 23.834.000.000, dikurangi realisasi biaya pengeluaran Rp 20.841.206.635, kemudian dikurangi total utang pihak ketiga Rp 8.860.397.125. Sehingga secara makro dapat dikalkulasi bahwa BLUD RSUD Jailolo saat ini masih mengalami defisit anggaran.

“Jadi bukan surplus, tapi defisit,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (23/3).

Ia bilang, urgensi meningkatkan pelayanan kesehatan secara baik dan profesional kepada masyarakat di Halbar diwujudkan dalam satuan kerja yang dikelola secara enterprising the government dengan pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD berbasis kinerja yang menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.

Sementara Pemkab Halbar berdasarkan Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD menjabarkan dan menetapkan keputusan Bupati Halbar Nomor 8A tahun 2019 tentang penetapan RSUD Jailolo untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dengan status penuh.

“Jadi BLUD status penuh adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibiltas, berupa keleluasaan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan peiayanan kepada masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum, khususnya pelayanan kesehatan,” jelasnya. (adi)