PENAMALUT.COM, JAILOLO – Akademisi Unkhair Ternate, Nurdin I Muhamad, mengungkapkan rencana pengembangan rest area dan subsidi transportasi speed boat untuk penumpang di Sidangoli, dilakukan tanpa kajian yang matang dan komprehensif.
Kata dia, langkah Pemkab Halbar ini sangat naif karena diduga hanya berdasarkan gagasan sekelompok orang yang tanpa dokumen dan konsepsi yang jelas. Karena bukan tidak mungkin akan menggunakan anggaran daerah yang tidak sedikit, apalagi rencana ini menjadi prioritas.
“Saya kira publik perlu mendapat informasi terkait pengembangan ini, bagaimana skemanya? Apa manfaatnya? Publik menduga ini hanya orientasi proyek semata,” kata Nurdin kepada Nuansa Media Grup (NMG), Jumat (18/11).
“Pemkab Halbar berencana akan mensubsidi transportasi bagi masyarakat yang menggunakan transportasi laut Ternate-Sidangoli. Bagaimana skema subsidi ini dilakukan? Apa yang disubsidi tiket, penumpangkah atau alat transportasi? Berapa besar anggarannya? Bagaimana model pengawasannya, apakah dapat di jamin tidak terjadi korupsi,” sambungnya dengan nada tanya.
Di sisi lain, Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik ini menuturkan, mengingat jenis moda transportasi laut speed boat yang ada selama ini sebagian besar sudah tidak layak. Karena itu, rencana ini tidak efektif dan tidak efisien dari sisi anggarannya.
“Sebaiknya diarahkan pada subsidi transportasi bagi petani atau pelaku usaha tani dalam distribusi produk pertanian/pangan ke Ternate atau wilayah lain,” tuturnya menyarankan.
Dalam desain tata ruang (RTRW) Halbar, Sidangoli/Jailolo Selatan itu diarahkan pada pengembangan kawasan industri. Lantaran hal itu, mestinya Pemkab Halbar lebih fokus pada pengembangan investasi untuk mendukung kawasan industri, baik itu kawasan industri pertanian maupun lainnya.
“Pengembangan wilayah kita harusnya konsisten mengacu pada perencanaan/tata ruang wilayah sebagaimana yang sudah ada. Untuk menarik arus orang ke Halmahera yang saat ini pintu masuknya di Sofifi, saya kira ini sangat mustahil dengan posisi Sofifi saat ini yang sudah sangat kuat dari sisi daya tarik kewilayahan,” katanya.
DPRD Halbar, lanjut dia, mestinya tegas meminta evaluasi tentang proyek tersebut, mulai dari sisi perencanaan dan pengawasan anggaran yang digunakan nanti, karena rencana ini sudah pasti memakan anggaran daerah yang tidak sedikit, sedangkan manfaatnya belum terukur secara tepat dan pasti.
“Sekali lagi, saya minta DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara ketat, dan evaluasi jika perlu menolak rencana ini,” tegasnya mengakhiri. (tim)
