PENAMALUT.COM, TOBELO – Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan tahun 2023 di Pemkab Halmahera Utara (Halut), kemungkinan tidak kokoh. Bagaimana tidak, lantaran sudah terlambat, dokumen tersebut hanya dibahas beberapa jam di kantor DPRD Halmahera Utara. Dokumennya itu baru didapat anggota DPRD saat rapat pada Selasa (29/8).
Dua anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memilih keluar dari ruangan pertemuan. Alasannya, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak siap. Dengan demikian, realisasi anggaran perubahan 2023 dipastikan tidak berpihak pada publik. Dua wakil rakyat dari PKB yang walk out adalah Yusril Bailussy dan Fahmi Musa.
“Pembahasan pembahasan KUA-PPAS perubahan ini tidak efektif. OPD tidak siap. Pembahasan juga begitu buru-buru. Karena takut kena pinalti, Pemkab mau dibahas setengah hari saja. Kami dapat dokumen saja saat sudah dalam ruangan rapat. Harusnya kami diberikan cukup waktu untuk melakukan koreksi kegiatan-kegiatan di masing-masing OPD. Kita harus tahu mana prioritas dan bukan prioritas,” tegas Yusril yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Halmahera Utara.
Ia juga menyesalkan sikap Pemkab yang hanya mempertimbangkan efisiensi waktu tanpa melihat efektifitas perencanaan untuk kepentingan keseimbangan keuangan daerah. (fnc/kov)
Dear immortals, I need some wow gold inspiration to create.