PENAMALUT.COM, DARUBA – Ratusan perahu nelayan Morotai dibiarkan terbengkalai di lokasi pembuatan perahu di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.
Ratusan perahu nelayan ini merupakan bantuan untuk warga Morotai yang sumber anggarannya dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada Kementrian Kelautan dan Perikanan tahun 2018 yang belum diserahkan ke nelayan.
Perahu nelayan yang dibiarkan terbengkalai itu mencuat setelah penggalan video yang diunggah baru-baru ini oleh salah satu akun facebook “Inox Harinda” ke grup jual beli perahu nelayan Manado dan sekitarnya. Ini lantas viral dan dipertanyakan oleh warga Morotai.
Dalam video berdurasi 56 detik itu terlihat jelas ratusan perahu nelayan dengan tulisan “KM SKPT Morotai 2018” itu berserakan dan tampak tak terurus.
Kepala Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Morotai, Mahli Aweng, ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa proyek bantuan perahu nelayan itu terjadi pembatalan kontrak lantaran terdapat beberapa hal yang tak dipenuhi.
“Terkait video ini perlu kami jelaskan bahwa kapal ini pengadaan tahun 2018. Pengadaan dilaksanakan di Minahasa dan saat itu terjadi pemutusan kontrak dan tidak dibayar oleh pihak pengguna anggaran KKP, yang disebabkan karena hasil pekerjaan pengadaan kapal tersebut tidak dapat memenuhi klausul kontrak diterima di lokasi (di Morotai),” kata Mahli, Senin (6/1).
Menurutnya, dalam kontrak itu, mestinya kapal diterima di Pulau Morotai saat pekerjaan 100 persen rampung. Namun hal itu tak dipenuhi oleh pihak pelaksana proyek dan kontrak kerjanya diputuskan dan tak lagi dibayar, sehingga puluhan perahu itu masih menjadi pihak pelaksana proyek saat itu.
“Jadi Direktorat waktu itu melaksanakan pembangunan kapal kembali dengan pelaksana yang memenuhi klausul kontrak yaitu dikatakan pekerjaan 100 persen, jika kapal tersebut diterima di Morotai. Dan itu dilaksanakan dan telah diserahkan pada tahun 2019 kepada koperasi yang dibentuk oleh Pemda Morotai waktu itu,” ujarnya
Sementara terkait nilai anggaran pengadaan ratusan perahu tersebut, Mahli mengaku tidak tahu.
“Kalau soal besaran anggara saya tidak tahu, karena itu pengadaan ditender di pusat langsung,” akunya.
Terpisah, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pulau Morotai, Yoppy Jutan ketika dikonfirmasi terkait perahu nelayan ini mengaku tidak mengetahui.
“Sebaiknya dicek dulu kebenarannya. Kita sedang konfirmasi dengan ketua koperasi penerima bantuan tahun 2018/2019,” tandasnya. (ula/ask)
