PENAMALUT.COM, SOFIFI – Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas kebijakan pemerintah, Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku Utara kembali menghadirkan ruang belajar bersama melalui giat Sosialisasi Pengukuran Kualitas Kebijakan tahun 2025, bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI sebagai wujud nyata Reformasi Birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan.
Kegiatan yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, mewakili Gubernur Maluku Utara, berlangsung di ruang rapat lantai 4 kantor Gubernur Maluku Utara, Senin (22/9). Kegiatan ini turut dihadiri Sekda se-Maluku Utara, pejabat struktural Biro Organisasi, narasumber dari LAN, serta perwakilan OPD lingkup Pemprov Malut.
Samsuddin menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat, bukan sekadar administrasi, melainkan transformasi. Karena itu, pihaknya meminta kepada peserta, khususnya para Sekda dan pejabat penyelenggara teknis agar mengikuti kegiatan ini, karena tujuannya untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada seluruh instansi pemerintah mengenai tujuan, tahapan, serta mekanisme pelaksanaan pengukuran IKK sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas kebijakan berbasis bukti kebijakan yang menjadi objek pengukuran kualitas kebijakan.
“Kebijakannya itu pembangunan strategis dari instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah untuk pembangunan berkelanjutan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan perekonomian,” ujar Samsuddin.
Sementara itu, Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara, Andi Taufik menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara atas dukungan sehingga kegiatan sosialisasi ini bisa terlaksana.
“Yang harus menjadi perhatian utama adalah bagaimana meningkatkan kualitas kebijakan itu untuk kepentingan publik. Karena kualitas kebijakan publik adalah prasyarat utama keberhasilan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah,” ujarnya.
“Melalui pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK ), kita ingin memastikan bahwa ajakan pemerintah benar-benar berbasis bukti (evidence base), kedua respons terhadap kebutuhan nyata masyarakat, ketiga memperhatikan keberlanjutan dan efisiensi sumber daya yang ada penyusun satu kebijakan, dan keempat koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintah,” sambungnya.
Andi menambahkan, IKK yang disusun adalah instrumen strategis, juga sebagai kompas serta instrumen pembelajaran untuk memetakan mana instansi yang sudah unggul, mana yang masih perlu melakukan pendampingan.
Ada beberapa arah strategis yaitu pertama IKK adalah instrumen akuntabilitas publik yang hasil pengukurannya menjadi wajah kualitas tata kelola kebijakan di mata rakyat. Kedua instrumen pembelajaran bukan alat untuk menghukum, melainkan sarana perbaikan yang berkelanjutan. Serta yang ketiga adalah IKK sebagai instrumen transformasi nasional.
“Kami harapkan partisipasi aktif dalam pengukuran IKK ini dan juga memperkuat ekosistem kebijakan dan menjadikan ikhlas sebagai kompas Reformasi Birokrasi kita,” harapnya.
Andi juga mengimbau kepada para pengambil kebijakan, untuk tetap tenang mengambil keputusan yang strategis, menjaga motivasi tetap tinggi dalam pengabdian, dan memastikan keberlangsungan organisasi terjaga di tengah tantangan dan kesulitan yang dihadapi.
Acara dirangkai dengan penyerahan plakat dari Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara dan penyerahan buku kepada Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara RI. Selanjutnya penyerahan plakat dari Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara kepada Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, serta sesi foto bersama. Acara dilanjutkan dengan sosialisasi yang disampaikan oleh narasumber dari Lembaga Administrasi Negara RI. (tan)
