PENAMALUT.COM, TIDORE – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menegaskan bahwa rendahnya penyerapan anggaran oleh sejumlah SKPD menjadi perhatian serius pemerintah daerah menjelang akhir tahun 2025.
Hingga 2 Desember 2025, penyerapan anggaran baru mencapai 72 persen, jauh di bawah standar ideal yang seharusnya sudah berada di atas 80 persen di awal bulan Desember.
Wali Kota menyampaikan, seluruh SKPD wajib mendorong realisasi anggaran hingga di atas 90 persen, paling lambat tanggal 15 Desember. Ia menegaskan, SKPD yang lambat akan menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.
“Saya sudah sampaikan, kalau ada yang tidak mau bekerja sesuai target, akan saya evaluasi,” tegasnya, Selasa (2/12).
Selain penyerapan anggaran, sejumlah proyek fisik yang bersumber dari DAK juga mengalami keterlambatan. Hal itu disebabkan oleh molornya proses tender akibat aturan nasional yang melarang pelaksanaan tender sebelum kepala daerah dilantik, serta adanya refocusing anggaran yang sempat mengubah keseluruhan perencanaan.
Kondisi tersebut membuat beberapa proyek, seperti pembangunan laboratorium kesehatan DAK dan pekerjaan fisik di rumah sakit, tidak memiliki waktu pengerjaan yang cukup.
Muhammad Sinen juga menyoroti lemahnya pengawasan dan disiplin ASN, termasuk praktik titip tanda tangan saat menghadiri undangan paripurna di DPRD Kota Tidore. Menurutnya, perilaku tersebut tidak bisa lagi ditoleransi karena melanggar etika dan integritas ASN.
“ini prilaku buruk yang sering dipraktekkan oleh sejumlah pejabat baik Sekertaris dan Kabid, saya sudah tau semuanya dan akan saya evaluasi,” ujarnya.
Selain mengingatkan para pejabat dilingkup SKPD, Wali Kota juga memberikan peringatan kepada kontraktor agar bekerja sesuai ketentuan. Ia menegaskan keterlambatan proyek bukan sepenuhnya kesalahan kontraktor, melainkan akibat perubahan kebijakan nasional dan proses refocusing.
Ia meminta dukungan Komunitas Wartawan Kota (Kwatak) Tidore Kepulauan dan masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Ia berharap setiap informasi terkait penyimpangan atau kendala di lapangan dapat disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
“Saya tidak bisa menjangkau semua titik. Saya butuh dukungan teman-teman media, dan semua elemen masyarakat untuk bersama-sama kita memajukan Kota Tidore Kepulauan,” tutupnya.
