PENAMALUT.COM, TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bergerak cepat merespons penonaktifan ribuan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) dengan menggelar bimbingan dan pelatihan pemutakhiran data.
Langkah ini dilakukan melalui kolaborasi antara Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS), yang melibatkan SDM Program Keluarga Harapan (PKH) serta admin penginput data aplikasi SIKS-NG tingkat kelurahan dan desa.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda, Senin (30/3/2026) ini, turut dihadiri Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen.
Gerak cepat tersebut menyusul kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI yang menonaktifkan kepesertaan JKN-KIS pada segmen PBI JK, sebagaimana tertuang dalam SK Kemensos RI Nomor 03/HUK/2026. Kebijakan itu disertai data By Name By Address (BNBA) penerima yang dinonaktifkan.
Wali Kota Tidore, Muhammad Sinen, dalam arahannya mengapresiasi kolaborasi antara BPS dan Dinas Sosial, sekaligus menekankan pentingnya keseriusan peserta dalam mengikuti pelatihan.
“Kami minta seluruh peserta benar-benar serius menyimak materi, sehingga saat turun melakukan pemutakhiran data, hasilnya valid dan sesuai kondisi riil masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, validasi data menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang masih sangat membutuhkan layanan kesehatan.
Diketahui, sebanyak 1.763 peserta PBI JKN di Kota Tidore Kepulauan dinonaktifkan dan harus segera dilakukan pemutakhiran. Pemerintah daerah menargetkan warga yang masih memenuhi syarat dapat segera diaktifkan kembali agar tetap mendapatkan layanan kesehatan.
Sementara itu, perwakilan BPS Kota Tidore Kepulauan, Oki Afrizal, menjelaskan bahwa pihaknya bertugas memberikan bimbingan teknis sekaligus menyediakan aplikasi FASIH guna mempermudah proses pemutakhiran data.
“Pemutakhiran ini dilaksanakan serentak secara nasional, sehingga kami berharap masyarakat dapat memberikan data yang jujur sesuai kondisi ekonominya,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan, Umar Zen, menegaskan pihaknya akan terus melakukan monitoring dan evaluasi selama proses pemutakhiran berlangsung.
Dalam waktu dekat, Dinas Sosial juga akan mengundang para camat, lurah, dan kepala desa untuk memperkuat dukungan terhadap tim lapangan.
“Koordinasi lintas wilayah penting agar proses pemutakhiran berjalan maksimal dan tidak menemui kendala,” katanya.
Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, dengan peserta offline berasal dari Kecamatan Tidore, Tidore Selatan, dan Tidore Timur. Sementara peserta online berasal dari Kecamatan Tidore Utara, Oba Utara, Oba Tengah, Oba, dan Oba Selatan.
Pelatihan ini juga menghadirkan instruktur dari BPS Kota Tidore Kepulauan sebagai pemateri utama dalam persiapan ground check data PBI JKN nonaktif.
