PENAMALUT.COM, TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyatakan kesiapan penuh menghadapi pemeriksaan terinci dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.
Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, didampingi Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, Sekretaris Daerah, serta pimpinan OPD terkait, secara langsung menerima kunjungan tim BPK di Ruang Rapat Wali Kota, Senin (6/4/2026).
Dalam arahannya, Muhammad Sinen menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk bersikap terbuka dan kooperatif selama proses audit berlangsung. Ia bahkan secara tegas meminta seluruh OPD agar tidak menghambat jalannya pemeriksaan.
“Kami menyambut positif kedatangan Plt. Kepala Perwakilan BPK Malut bersama jajaran. Saya minta Sekda dan seluruh OPD terkait benar-benar mempermudah kerja tim auditor. Intinya, komunikasi harus lancar dan dukungan harus total,” tegasnya.
Orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan itu juga mengingatkan bahwa tim pemeriksa akan bekerja selama hampir satu bulan. Karena itu, koordinasi lintas instansi menjadi kunci agar proses audit berjalan efektif.
Ia menekankan peran penting Inspektorat, BPKAD, hingga Sekretariat DPRD untuk sigap memenuhi setiap kebutuhan administrasi yang diminta tim BPK.
“Jangan sampai ada keterlambatan. Semua dokumen yang dibutuhkan harus segera ditindaklanjuti,” tambahnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Perwakilan BPK Maluku Utara, Bhuono Agung Nugroho, menjelaskan bahwa pemeriksaan LKPD bertujuan untuk menentukan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah.
Menurutnya, penilaian tersebut mencakup kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
“Lingkup pemeriksaan meliputi seluruh komponen utama laporan keuangan, mulai dari Laporan Realisasi Anggaran hingga Catatan atas Laporan Keuangan,” jelasnya.
Bhuono juga memberikan apresiasi atas progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Kota Tidore Kepulauan yang telah mencapai 77,60 persen pada Semester II Tahun 2025.
Capaian ini dinilai menjadi indikator positif, meski tetap membutuhkan konsistensi dan perbaikan berkelanjutan untuk meraih opini terbaik dari BPK.
