PENAMALUT.COM, TIDORE – Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian yang digelar Kementerian Pertanian RI di Jakarta, Senin (20/4/2026).
Kegiatan strategis ini merupakan respons atas prediksi BMKG terkait potensi kekeringan ekstrem pada tahun 2026, sekaligus bagian dari upaya mempercepat pencapaian visi swasembada pangan berkelanjutan.
Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor B-1336/SR.030/J/04/2026, Provinsi Maluku Utara hanya diwakili oleh dua daerah, yakni Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan.
Dalam arahannya, Menteri Pertanian RI Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P menegaskan bahwa tantangan perubahan iklim tidak dapat dihadapi secara parsial, melainkan harus melalui kolaborasi seluruh pemerintah daerah.
Ia menekankan pentingnya langkah konkret, seperti optimalisasi embung, penguatan jaringan irigasi, serta pemanfaatan teknologi pertanian modern.
“Mitigasi harus terencana dan berbasis data. Pemerintah daerah punya peran strategis memastikan ketersediaan air. Kita harus kompak mewujudkan Indonesia swasembada pangan,” tegas Mentan Amran.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Dr. Sudaryono, B.Eng., M.M., B.A menyoroti pentingnya percepatan eksekusi anggaran dengan prinsip “Best Fast Result” yang ditekankan Presiden.
Ia juga menyinggung masih adanya bantuan alat pertanian yang tertahan di gudang karena menunggu agenda seremonial.
“Tanaman tidak menunggu anggaran. Hujan dan hama datang pada waktunya. Mulai Januari belanja sudah harus jalan. Tugas pemimpin adalah mencari masalah, menemukan, dan menyelesaikan,” ujarnya.
Usai kegiatan, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menyampaikan apresiasi atas perhatian Kementerian Pertanian terhadap Kota Tidore yang kembali mendapat ruang dalam agenda nasional tersebut.
Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa potensi sektor pertanian Tidore diakui secara nasional dan sejalan dengan arah pembangunan pemerintah pusat.
“Visi-misi kami mencakup pertanian, perikanan, dan pariwisata. Ini sangat sejalan dengan prioritas Bapak Presiden. Kami berterima kasih karena usulan Tidore untuk tahun 2026 mendapat perhatian dan prioritas,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan akan menginstruksikan seluruh perangkat daerah, khususnya Dinas Pertanian dan instansi terkait, agar segera menindaklanjuti program yang telah disetujui pemerintah pusat.
Wali Kota menekankan pentingnya percepatan implementasi program, mengingat banyak daerah lain yang juga bersaing mendapatkan dukungan serupa.
“Program ini harus menjadi prioritas. Jangan sampai hanya berhenti di perencanaan. Kita harus pastikan eksekusinya berjalan cepat dan tepat,” tegasnya.
Di tengah keterbatasan fiskal akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), Muhammad Sinen menilai dukungan Kementerian Pertanian menjadi peluang strategis untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.
Dukungan tersebut mencakup rehabilitasi dan percepatan jaringan irigasi, pemanfaatan sistem pompanisasi, penyediaan varietas tanaman tahan kekeringan, hingga penguatan sistem informasi iklim bagi petani.
Melalui Rakornas ini, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan optimistis mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus berkontribusi terhadap target nasional, termasuk swasembada beras, gula, serta peningkatan produksi CPO untuk mendukung kebutuhan energi nasional.
