PENAMALUT.COM, TERNATE — Aktivitas pengerukan material di Kelurahan Tobololo, Kota Ternate, yang dikelola Fikram Halil alias Ongen, terus menjadi sorotan. Kegiatan yang disebut-sebut hanya mengantongi rekomendasi pemerataan lahan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku Utara itu diduga berkembang menjadi aktivitas komersial dengan memperjualbelikan material kepada masyarakat hingga pihak yang mengerjakan proyek pembangunan.
Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut legalitas aktivitas pengerukan, tetapi juga dampak lingkungan yang ditinggalkan. Pasalnya, lokasi galian berada berdekatan dengan permukiman warga dan kondisi gunung yang dikeruk kini berubah menjadi tebing curam yang berpotensi menimbulkan longsor.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, aktivitas tersebut telah berlangsung bertahun-tahun. Dalam kurun waktu itu, material berupa pasir dan sirtu diduga dipasarkan kepada masyarakat maupun pengusaha.
Bahkan, aktivitas tersebut sempat memicu protes warga. Masyarakat pernah memblokade akses jalan menuju lokasi galian karena menilai kegiatan pengerukan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan kehidupan mereka.
Meski aktivitas galian dikabarkan telah dihentikan, ancaman yang ditinggalkan belum sepenuhnya selesai. Bekas pengerukan yang membentuk tebing curam menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan dan kajian teknis, terutama untuk memastikan stabilitas tanah di sekitar permukiman.
Ongen Akui Material Dijual, Berdalih untuk Kebutuhan Pembangunan
Menanggapi sorotan tersebut, Fikram Halil alias Ongen memberikan klarifikasi mengenai aktivitas usahanya. Ia mengaku kegiatan yang dijalankan selama kurang lebih satu tahun itu pada dasarnya berfokus pada pemerataan lahan milik masyarakat yang akan digunakan untuk pembangunan rumah maupun fasilitas umum.
Menurut Ongen, pengerukan dilakukan karena terdapat lahan dengan kontur tanah yang tidak rata sehingga membutuhkan pekerjaan cut and fill.
“Tong cuma bikin pemerataan saja, karena ada lokasi lahan ini, tong cuma mau kasih rata. Jadi tong ratakan saja, karena tong mau bangun dorang (orang) punya pondasi rumah,” ujar Ongen.
Ia juga menyebut aktivitas tersebut telah mengantongi rekomendasi dari instansi terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara, menyangkut aspek perizinan lingkungan.
Namun, dalam penjelasannya, Ongen tidak menampik adanya distribusi material dari lokasi tersebut untuk kebutuhan masyarakat maupun proyek pembangunan, termasuk proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menjelaskan, material yang tersedia di lokasi meliputi pasir, sirtu, dan tanah hasil pengerukan.
Untuk harga, pasir dipatok sekitar Rp300 ribu per dump truck, sedangkan sirtu sekitar Rp100 ribu per dump truck. Sementara tanah hasil pengerukan umumnya digunakan kembali untuk menimbun bagian lahan yang lebih rendah agar permukaan tanah menjadi rata.
Pernyataan Ongen tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara dokumen perizinan yang dimiliki dengan aktivitas nyata di lapangan.
Sebab, apabila dokumen yang dimiliki hanya memberikan persetujuan untuk pemerataan lahan, maka perlu dipastikan apakah kegiatan pengambilan dan pendistribusian material berbayar kepada pihak ketiga telah memiliki dasar hukum yang sesuai.
Terlebih, distribusi material untuk memenuhi kebutuhan proyek pembangunan, termasuk proyek pemerintah, perlu ditelusuri asal-usul material dan legalitas sumber pasokannya.
Izin DLH Bukan Otomatis Izin Pertambangan
Persoalan mendasar dalam aktivitas galian Tobololo adalah batas kewenangan dan ruang lingkup dokumen yang diterbitkan instansi terkait.
Rekomendasi atau persetujuan lingkungan dari DLH tidak otomatis dapat ditafsirkan sebagai izin usaha pertambangan untuk mengambil dan memperjualbelikan material secara komersial.
Karena itu, DLH Provinsi Maluku Utara perlu membuka secara jelas jenis dokumen yang diberikan kepada Ongen, termasuk tujuan, luas lokasi, batas kegiatan, volume material yang boleh dikeruk, serta ketentuan pemanfaatan material hasil pemerataan.
Jika kegiatan di lapangan ternyata melampaui ruang lingkup persetujuan yang diberikan, maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan ketidaksesuaian tersebut.
Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan usaha pertambangan wajib memenuhi ketentuan perizinan sesuai jenis dan tahapan kegiatannya.
Apabila aktivitas di Tobololo terbukti merupakan kegiatan penambangan dan penjualan material tanpa perizinan yang diwajibkan, pihak yang bertanggung jawab berpotensi menghadapi konsekuensi hukum sesuai ketentuan pertambangan yang berlaku.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah juga mengatur kewajiban mencegah kerusakan lingkungan, melakukan pemulihan, serta pertanggungjawaban atas dampak yang ditimbulkan.
Dengan demikian, penghentian aktivitas tidak serta-merta menghapus kewajiban pihak yang bertanggung jawab untuk menangani kerusakan maupun potensi bahaya yang ditinggalkan.
Tebing Curam Mengancam Permukiman, Warga Jangan Jadi Korban
Hal lain yang tidak kalah penting adalah kondisi lingkungan pascapengerukan.
Gunung yang sebelumnya dikeruk kini berubah menjadi tebing. Letaknya yang berdekatan dengan permukiman warga menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi longsor, terutama ketika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan tersebut.
Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Jangan sampai aktivitas yang telah menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pengelolanya justru meninggalkan risiko bencana yang harus ditanggung masyarakat.
DLH perlu segera melakukan pemeriksaan teknis terhadap kondisi lereng, termasuk mengukur tingkat kemiringan, kestabilan tanah, sistem drainase, serta kebutuhan penataan dan pemulihan kawasan bekas galian.
Jika ditemukan potensi bahaya, langkah pengamanan harus segera dilakukan sebelum terjadi longsor yang mengancam rumah maupun keselamatan warga.
Polda Malut dan Polres Ternate Didesak Turun Tangan
Melihat rangkaian persoalan tersebut, Polda Maluku Utara dan Polres Ternate didesak segera melakukan penyelidikan terhadap aktivitas galian di Tobololo.
Aparat penegak hukum perlu memanggil dan meminta keterangan Fikram Halil alias Ongen untuk menjelaskan dasar hukum kegiatan pengerukan, dokumen perizinan, volume material yang telah dikeluarkan, pihak-pihak yang membeli material, serta penggunaan hasil penjualan.
Tidak hanya pemilik usaha, pihak DLH Provinsi Maluku Utara yang memberikan rekomendasi atau persetujuan juga perlu dimintai klarifikasi.
Penyidik harus memastikan apakah dokumen yang diterbitkan hanya untuk pemerataan lahan atau mencakup kegiatan lain. Termasuk, apakah instansi terkait pernah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap aktivitas di lapangan selama kurang lebih satu tahun.
Jika ditemukan adanya penyimpangan dalam penerbitan dokumen, pembiaran, atau pelaksanaan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, hal tersebut harus ditelusuri lebih jauh berdasarkan bukti dan kewenangan masing-masing pihak.
Penegakan hukum juga harus mencakup tanggung jawab pemulihan lingkungan. Sebab, persoalan galian Tobololo tidak boleh berhenti pada penghentian aktivitas, sementara ancaman longsor dan kerusakan lingkungan masih membayangi masyarakat.
Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan siapa yang bertanggung jawab atas kondisi tersebut. Jangan sampai masyarakat Tobololo hanya menjadi pihak yang menerima dampak buruk, sementara persoalan legalitas dan tanggung jawab usaha tidak pernah dituntaskan. (red)
