Kasus Perusda Ternate Menunggu Perhitungan Kerugian Negara

PENAMALUT.COM, TERNATE – Kasus dugaan korupsi anggaran penyertaan modal senilai 5 miliar dari Pemerintah Kota Ternate ke Perusahaan Daerah (Perusda) Ternate Bahari Berkesan menunggu perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara.

Setelah perhitungan kerugian negara keluar, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut akan melakukan ekspose terhadap kasus tersebut.

Belum lama ini, sejumlah pihak terkait dari unsur pemerintah maupun perusahaan penerima anggaran telah dimintai keterangan oleh penyidik. Bahkan BPKP juga sudah mulai melakukan perhitungan kerugian keuangan negara.

Kasi Penkum Kejati Malut, Richrad Sinaga mengaku, pihaknya tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP.

“Kalau hasil dari BPKP sudah keluar, sudah pasti kita akan lakukan ekspose dengan tim dihadapan pimpinan terkait LHP tersebut,” katanya kepada Nuansa Media Grup (NMG), Selasa (7/6).

Dari ekspose itu, lanjut Richard, jika ditemukan kerugian negara, maka akan ditentukan siapa-siapa yang bertanggung jawab.

Pihaknya, kata Richard, belum menerima informasi dari BPKP terkait dengan hasil perhitungan kerugian keungan negara tersebut.

“Sampai saat ini kita masih menunggu,” tandasnya.

Sekadar diketahui, Pemkot Ternate pada tahun 2019 melakukan penyertaan modal sebesar 5 miliar ke Perusda PT. Bahari Berkesan. Anggaran tersebut dibagikan ke tiga anak Perusda, yakni PT. BPRS Bahari Berkesan senilai 2 miliar, PT. Alga Kastela senilai 1,2 miliar, dan Apotek Bahari Berkesan senilai 1,8 miliar. (tox/ask)