Hasil Audit Kasus Tunjangan DPRD Malut Menggantung, LIN Minta BPK Tak Main-main

Kantor BPK Maluku Utara. (Istimewa)

PENAMALUT.COM, TERNATE — Proses penanganan kasus dugaan korupsi tunjangan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara kembali menjadi sorotan setelah hasil audit perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan hingga kini belum juga diumumkan.

Kondisi ini membuat Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Negara Maluku Utara angkat suara dan meminta BPK tidak berlama-lama dalam menyelesaikan proses audit tersebut.

Ketua DPD LIN Malut, Wahyudi M. Jen, menegaskan bahwa kasus ini telah menjadi perhatian publik dan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

“Publik sudah terlalu lama menunggu kepastian. Jangan sampai hasil audit ini terkesan menggantung. BPK harus serius dan tidak main-main,” ujarnya.

Di sisi lain, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara memastikan bahwa proses penyidikan kasus dugaan penyimpangan tunjangan DPRD Malut masih terus berjalan. Namun, penetapan tersangka masih menunggu hasil audit resmi dari BPK sebagai dasar penghitungan kerugian negara.

Kepala Kejati Maluku Utara, Sufari, menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah alat bukti yang dinilai cukup untuk menaikkan status hukum perkara tersebut. Meski demikian, langkah penetapan tersangka tetap dilakukan secara hati-hati sesuai prosedur hukum.

Dalam proses penyidikan, sejumlah pihak telah dimintai keterangan, termasuk mantan Ketua DPRD Maluku Utara periode 2019–2024 yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD, Kuntu Daud.

Kejati menegaskan bahwa setelah hasil audit BPK diterima, pihaknya akan segera melakukan gelar perkara untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab secara hukum dalam kasus tersebut.

LIN Maluku Utara menilai, lambatnya hasil audit dapat memperpanjang ketidakpastian hukum dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

“Kami mendorong agar seluruh proses ini dipercepat, sehingga siapa pun yang terlibat bisa segera diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Wahyudi.

Kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD Maluku Utara ini masih menjadi perhatian luas publik, seiring dengan harapan agar penegakan hukum dapat berjalan transparan, cepat, dan akuntabel. (ask)