PENAMALUT.COM, JAKARTA – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara berkomitmen memperkuat penggunaan E-Katalog khususnya pengadaan barang dan jasa.
Bentuk komitmen ini terlihat saat Gubernur Sherly Tjoanda Laos bersama Kepala Dinas PUPR Risman Iriyanto Djafar menggelar pertemuan dengan Kepala LKPP di Jakarta belum lama ini. Pertemuan ini membahas beberapa hal penting berkaitan dengan kontrak payung konsolidasi E-Katalog.
Kepala Dinas PUPR Malut, Risman Iriyanto Djafar kepada wartawan mengatakan, dalam pertemuan itu ada tiga hal yang dibahas. Pertama menyangkut dengan peningkatan katalog konstruksi. Kedua, peningkatan konsolidasi. Kemudian yang ketiga, penerapan kontrak payung untuk konstruksi.
“Pertemuan ini akan ditindaklanjuti di level teknis. Harapannya di tahun 2026, pelaksanaan tiga agenda tersebut dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya, Minggu (28/9).
Menurutnya, sistem pengadaan ini dirancang untuk mendorong penghematan anggaran pemerintah sekaligus meningkatkan kualitas barang dan jasa. Penggunaan kontrak payung melalui e-katalog ini juga mempercepat proses pengadaan dan meningkatkan transparansi.
Tujuannya, kata dia, agar pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih efisien dan efektif, serta akuntabel, karena harga bisa dikontrol secara elektronik sesuai pasar.
“Sebab ini adalah elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkasnya. (ska)
