PENAMALUT.COM, LABUHA – Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, memaparkan kebijakan umum platform anggaran, serta prioritas program sementara tahun 2026 dalam sidang paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 yang berlangsung di gedung DPRD, Senin (17/11) malam tadi.
Dalam penjelasannya, Bupati menyebut bahwa kebijakan pendapatan tahun depan menghadapi tantangan berat akibat penurunan dana transfer pusat. Pnurunan dana transfer dari pemerintah pusat cukup memengaruhi struktur fiskal daerah.
Menurutnya, transfer dari pemerintah pusat pada tahun 2026 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan APBD pokok tahun 2025. Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi kita untuk menyusun anggaran secara lebih cermat dan strategis.
Bassam mengatakan, total pemangkasan dana transfer ke daerah pada 2026 sebesar Rp 514 miliar. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi melalui penguatan pendapatan lokal.
“Dengan menurunnya dana transfer, pemerintah daerah harus berinovasi untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil. Optimalisasi PAD menjadi langkah penting yang akan kita dorong bersama,” ujar ketua DPD PKS Halsel ini.
Pendapatan daerah tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp 1,7 triliun lebih atau turun Rp 399 miliar dari target tahun 2025. Dari jumlah tersebut, PAD ditetapkan mencapai Rp 267 miliar lebih atau meningkat Rp 52 miliar (24,6%). Sedangkan pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp 1,4 triliun, turun Rp 461 miliar (24,44%) dari tahun sebelumnya.
Adapun lain-lain pendapatan daerah naik menjadi Rp19 miliar lebih. Bupati menegaskan bahwa penurunan pendapatan tak mengurangi fokus pemerintah pada pelayanan dasar.
“Pendapatan turun tidak berarti pelayanan ikut melemah. Kita tetap menjaga stabilitas fiskal dan mengutamakan belanja yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, kebijakan belanja daerah juga menyesuaikan dengan penurunan alokasi keuangan dari pusat. Pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam penyusunan belanja.
“Kita diminta untuk menyusun anggaran secara lebih tajam, memangkas belanja-belanja yang tidak produktif seperti perjalanan dinas berlebihan dan pemeliharaan yang masih bisa ditunda. Fokus kita adalah efisiensi dan efektivitas anggaran,” jelasnya.
Bassam menjelaskan, total belanja daerah pada 2026 ditetapkan sebesar Rp1,72 triliun, turun Rp300 miliar dari total belanja 2025. Meski demikian, Bassam memastikan bahwa belanja untuk pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Meskipun fiskal kita menurun, pemerintah daerah tetap memastikan belanja pegawai dan operasional dasar pelayanan publik dapat terpenuhi secara optimal. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” ucapnya.
Pemkab Halsel juga meningkatkan kerja sama dengan pemerintah pusat untuk mendukung program prioritas yang menyentuh masyarakat.
“Kami terus meningkatkan sinergi dengan kementerian dan lembaga pusat untuk memperkuat program-program seperti koperasi desa, ketahanan pangan, dan infrastruktur dasar. Ini penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
Ia juga terus mendorong agar pemerintah daerah tetap menjaga komitmen terhadap target pembangunan dalam RPJMD. Prioritas meliputi transformasi ekonomi agro-maritim, peningkatan SDM, pengentasan kemiskinan, penguatan infrastruktur kepulauan, pembangunan lingkungan hidup, serta reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
Prioritas pembangunan tetap berjalan sesuai RPJMD, mulai dari transformasi ekonomi agro-maritim hingga reformasi birokrasi. Semua tetap menjadi fokus kita meski ruang fiskal menyempit.
Pada tahun 2026, daerah juga menghadapi defisit anggaran sebesar Rp10,2 miliar. Namun hal itu bisa ditangani melalui strategi pembiayaan daerah.
“Tahun 2026 kita menghadapi defisit anggaran sebesar Rp10,2 miliar. Namun demikian, melalui pengelolaan pembiayaan yang tepat, termasuk pemanfaatan SILPA, defisit ini dapat kita tutupi,” pungkasnya. (rul/ask)
