PENAMALUT.COM, TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) yang dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, saat menerima kunjungan kerja Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tidore Kepulauan, Oki Afrizal, di ruang kerjanya, Senin (27/4/2026).
Muhammad Sinen mengapresiasi langkah BPS Tidore dalam mempersiapkan sensus tersebut. Ia menegaskan, sebelum edaran resmi disebarluaskan, pemerintah daerah akan menggelar briefing awal yang melibatkan camat, lurah, kepala desa, hingga pelaku usaha.
“Briefing ini penting untuk menyamakan pemahaman sekaligus menyampaikan data-data yang harus disiapkan. Sensus ini sangat membantu pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Ia juga meminta dinas terkait, seperti Perindagkop dan UKM, untuk lebih awal melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha. Menurutnya, langkah ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman saat pelaksanaan sensus nanti.
Lebih tegas, orang nomor satu di Tidore Kepulauan ini menginstruksikan seluruh camat, lurah, kepala desa, hingga operator desa/kelurahan untuk wajib hadir dalam pertemuan awal tersebut tanpa pengecualian.
“Ini bersifat wajib dan tidak bisa diwakilkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Tidore Kepulauan, Oki Afrizal, menyampaikan bahwa pihaknya telah memaparkan tujuan dan tahapan Sensus Ekonomi 2026 kepada Wali Kota dan mendapat respon positif.
Ia menjelaskan, sebelum pelaksanaan sensus pada 15 Juni 2026, BPS akan melakukan koordinasi dan konsultasi daerah, serta sosialisasi kepada asosiasi dan instansi terkait.
“Alhamdulillah, dukungan dari pemerintah daerah sangat luar biasa. Data sensus ini nantinya akan kembali ke daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan,” ungkap Oki.
Ia menambahkan, keberhasilan sensus sangat bergantung pada dukungan lintas sektor. Karena itu, BPS membutuhkan surat edaran dari Wali Kota sebagai dasar pelaksanaan di tingkat desa/kelurahan hingga pelaku usaha.
Oki juga menekankan pentingnya kejujuran responden dalam memberikan data. Menurutnya, data yang dihimpun akan digunakan untuk pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta menjadi rujukan strategis bagi pemerintah daerah.
“Data ini sangat dipertanggungjawabkan dan akan digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah ke depan,” pungkasnya.
