PENAMALUT.COM, TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung program Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) sekaligus percepatan Ground Check (GC) Penerima Bantuan Iuran (PBI) tahap II.
Hal ini ditandai dengan sosialisasi yang dipimpin langsung Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, didampingi Kepala BPS Kota Tidore Kepulauan, Oki Afrizal, di Aula Sultan Nuku Kantor Wali Kota Tidore, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan ini dihadiri para pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, pendamping PKH, hingga operator desa dan kelurahan se-Kota Tidore Kepulauan.
Dalam arahannya, Muhammad Sinen menegaskan pentingnya sensus ekonomi sebagai basis data yang akurat, khususnya dalam mendukung kebijakan bantuan sosial seperti PBI.
“Sensus ekonomi ini sangat penting karena pemerintah dan BPS akan memperoleh data yang terus terupdate, terutama terkait peserta penerima bantuan PBI,” tegasnya.
Ia meminta para camat untuk mengoordinasikan lurah dan kepala desa agar segera menuntaskan pendataan, terutama data PKH yang belum mencapai 100 persen.
“Saya harap para camat terus mengoordinir lurah dan kepala desa untuk bekerja nyata, sehingga data yang dibutuhkan BPS dapat segera dilengkapi melalui verifikasi lapangan,” ujarnya.
Wali Kota juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPS agar menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Sensus ekonomi dan ground check BPJS ini membutuhkan data valid. Karena itu, sinergi antara lurah dan kepala desa sangat penting untuk mempermudah kerja petugas BPS,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Tidore Kepulauan, Oki Afrizal, menjelaskan bahwa ground check BPJS PBI bertujuan memastikan data penerima bantuan benar-benar akurat, mutakhir, dan tepat sasaran.
“Verifikasi lapangan ini penting agar bantuan iuran BPJS hanya diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan adanya konsekuensi jika pembaruan data tidak dilakukan, yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Jika data tidak di-update, bisa berdampak pada penonaktifan BPJS PBI. Ini tentu merugikan masyarakat,” tegas Oki.
Karena itu, ia meminta seluruh pemerintah desa dan kelurahan segera menuntaskan pembaruan data hingga 100 persen.
“Kami harap ini segera ditindaklanjuti, khususnya bagi desa dan kelurahan yang datanya belum lengkap. Dukungan operator sangat kami butuhkan untuk memastikan data benar-benar valid,” pungkasnya.
