PENAMALUT.COM, MOROTAI — Pengelolaan anggaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Pulau Morotai kembali menjadi sorotan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara menemukan sederet persoalan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, mulai dari denda keterlambatan proyek hampir Rp2 miliar yang belum lunas, kekurangan volume pekerjaan Rp429 juta, hingga pembayaran remunerasi yang tidak sesuai prestasi pekerjaan sebesar Rp194 juta.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, terdapat 12 paket pekerjaan gedung dan bangunan yang mengalami keterlambatan dengan kewajiban denda mencapai Rp1.979.961.467,58. Selain itu, BPK menemukan kekurangan volume pada 13 paket pekerjaan senilai Rp429.830.469,63.
Tidak hanya proyek fisik, pembayaran remunerasi juga bermasalah. BPK mencatat akumulasi sisa pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi senyatanya sebesar Rp194.046.250.
Jika diakumulasikan, nilai ketiga persoalan tersebut mencapai lebih dari Rp2,60 miliar.
Temuan ini memperlihatkan adanya persoalan dalam pengendalian kontrak, pengawasan pekerjaan, hingga mekanisme pembayaran di lingkungan Dinas Kesehatan Morotai.
Sorotan pun mengarah kepada Kepala Dinas selaku pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), terlebih BPK secara eksplisit menyebut pengawasan terhadap realisasi belanja modal belum dilakukan secara memadai.
Denda Rp1,97 Miliar Belum Disetorkan
Dalam pemeriksaan BPK, sebanyak 12 paket pekerjaan gedung dan bangunan mengalami keterlambatan penyelesaian. Ironisnya, seluruh prestasi pekerjaan telah dibayarkan lunas sesuai nilai kontrak, sementara kewajiban denda keterlambatan dari penyedia belum sepenuhnya disetorkan ke kas daerah.
Total denda mencapai Rp1.979.961.467,58. Salah satu paket dengan nilai denda terbesar adalah pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang mencapai Rp1.824.872.054,05.
Sementara 11 paket lainnya meliputi pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Pandanga, Aha, Morodadi, Titigogoli, Rahmat, Cucumare, Usbar, Hapo, Bobula, serta rumah dinas medis Puskesmas Posi-Posi dan Leo-Leo.
Padahal, perhitungan denda telah dibahas bersama antara penyedia jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan pemeriksa BPK. Namun, hingga pemeriksaan berakhir, belum terdapat penyetoran denda sebagaimana mestinya.
BPK menilai kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025.
Dalam ketentuan tersebut, PPK memiliki kewajiban mengendalikan kontrak dan memastikan penyedia dikenakan sanksi apabila terlambat menyelesaikan pekerjaan.
BPK juga mengidentifikasi kelemahan pengawasan. Kepala Dinas dinilai tidak melakukan pengawasan secara memadai terhadap realisasi belanja modal. PPK tidak mengendalikan kontrak secara optimal, sementara PPTK juga dinilai tidak menjalankan pengendalian pelaksanaan pekerjaan secara memadai.
13 Paket Proyek Kekurangan Volume Rp429 Juta
Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah kekurangan volume pekerjaan pada 13 paket pembangunan fasilitas kesehatan dengan total nilai Rp429.830.469,63.
Temuan ini menjadi perhatian karena seluruh pekerjaan telah dibayarkan 100 persen sesuai nilai kontrak, tetapi hasil pemeriksaan fisik BPK masih menemukan kekurangan volume.
Rinciannya, pembangunan Pustu Pandanga sebesar Rp27.371.419,74, Pustu Aha Rp22.010.555,87, Pustu Morodadi Rp26.536.946,99, Pustu Titigogoli Rp58.124.360,72, dan Pustu Kolorai Rp54.464.996,81.
Kemudian Pustu Rahmat Rp30.660.058,01, Pustu Doku Mira Rp22.751.108, Pustu Cucumare Rp19.394.671,13, Pustu Usbar Pantai Rp19.002.538,50, Pustu Leo-Leo Rp17.884.001, serta Pustu Hapo Rp79.305.756,83.
Selain itu, pembangunan Rumah Dinas Medis Puskesmas Posi-Posi (Couple) mengalami kekurangan volume Rp27.362.103,80 dan Rumah Dinas Medis Puskesmas Leo-Leo (Couple) sebesar Rp24.961.952,23.
Pustu Hapo menjadi paket dengan kekurangan volume terbesar, disusul Pustu Titigogoli dan Pustu Kolorai.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai proses pemeriksaan hasil pekerjaan sebelum pembayaran dilakukan. Bagaimana pekerjaan dapat dibayarkan lunas 100 persen, sementara pemeriksaan BPK masih menemukan kekurangan volume fisik?
Fungsi pengawasan Kepala Dinas, PPK, dan PPTK pun patut dievaluasi, terutama terkait pemeriksaan hasil pekerjaan dan dasar pencairan anggaran.
Remunerasi Rp194 Juta Ikut Bermasalah
BPK juga menemukan pembayaran remunerasi yang tidak sesuai dengan prestasi senyatanya, dengan akumulasi sisa pembayaran sebesar Rp194.046.250.
Salah satu persoalan berkaitan dengan pekerjaan pengawasan pembangunan baru Puskesmas Pembantu dengan nilai pembayaran remunerasi Rp35 juta.
Dalam pemeriksaan, perhitungan pembayaran telah dibahas bersama antara penyedia jasa, PPK, dan pemeriksa BPK. Namun, hingga pemeriksaan berakhir, belum terdapat pengembalian kelebihan pembayaran melalui penyetoran ke kas daerah.
Pembayaran remunerasi seharusnya didasarkan pada volume penugasan aktual dan realisasi pekerjaan personel, bukan semata-mata berdasarkan nilai kontrak.
Temuan tersebut kembali memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap pembayaran jasa pengawasan agar anggaran yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan prestasi pekerjaan.
Plt Kadinkes Akui Pengembalian Dicicil
Dikonfirmasi terkait berbagai temuan tersebut, Plt Kepala Dinas Kesehatan Morotai, Ahdad Hasan, mengaku pihaknya telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi BPK.
Menurutnya, langkah yang dilakukan antara lain mengevaluasi seluruh kegiatan dan meminta pihak ketiga atau penyedia segera menyetorkan kewajiban ke kas daerah.
“Sebagian sudah disetor oleh pihak ketiga dengan cara dicicil. Kami akan meminta kembali agar pihak ketiga segera melunasi temuan-temuan ini,” ujar Ahdad, Selasa (10/11).
Namun, Ahdad tidak merinci berapa nominal yang telah disetorkan, berapa kewajiban yang masih tersisa, maupun kapan seluruh penyedia akan menyelesaikan pengembalian tersebut.
Pengakuan bahwa pengembalian dilakukan secara cicilan justru memunculkan pertanyaan mengenai progres pemulihan keuangan daerah. Apalagi, total kewajiban denda keterlambatan saja mencapai hampir Rp2 miliar.
Publik tentu membutuhkan data yang jelas mengenai jumlah uang yang sudah masuk ke kas daerah, bukan sekadar pernyataan bahwa penyedia sedang mencicil kewajibannya.
Batas Waktu 60 Hari, Bupati Diminta Evaluasi
Persoalan ini juga berkaitan dengan kewajiban tindak lanjut rekomendasi BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Ketentuan tersebut mewajibkan pejabat menindaklanjuti rekomendasi BPK dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
Bupati Pulau Morotai diminta tidak membiarkan persoalan ini berhenti pada pengakuan bahwa penyedia sedang mencicil pengembalian. Evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas, PPK, dan PPTK perlu dilakukan, terutama karena BPK telah mengidentifikasi kelemahan pengawasan dalam pelaksanaan belanja modal.
Dari sisi hukum, temuan administrasi dan kelebihan pembayaran dalam LHP BPK tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Namun, apabila dalam penelusuran ditemukan unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau unsur pidana lainnya yang menimbulkan kerugian negara, aparat penegak hukum dapat melakukan pendalaman sesuai kewenangannya.
Aparat penegak hukum juga dapat menelusuri proses pengadaan, pelaksanaan kontrak, pemeriksaan hasil pekerjaan, hingga pencairan pembayaran apabila terdapat indikasi penyimpangan.
Kini, pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Morotai menjadi perhatian. Berapa denda yang sudah disetorkan? Siapa saja penyedia yang belum melunasi kewajibannya? Bagaimana penyelesaian kekurangan volume dan kelebihan pembayaran remunerasi?
Sebab, persoalan ini bukan sekadar angka dalam laporan pemeriksaan. Uang tersebut merupakan keuangan daerah yang semestinya digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, bukan menyisakan kewajiban miliaran rupiah yang belum dituntaskan. (ask)
