Kejati Periksa 4 Orang Saksi Dugaan Korupsi di Dikbud Malut

PENA – Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) mengambil keterangan empat orang saksi, Senin (27/7), terkait kasus pengadaan kapal Nautika dan kasus penerima bantuan alat simulator pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malut tahun anggaran 2019.

Keempat saksi tersebut adalah Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut Imran Jakub, Kepala SMK Negeri 1 Halsel Samiun Usman, Kepala SMK Negeri 1 Halbar Niklas R. Dimara dan Kepala SMK Swasta Haltim Rasid H. Idris.

Kasi Penkum Kejati Malut, Richard Sinaga, mengatakan pemeriksaan Kepala SMK Haltim Rasid H. Idris terkait pengadaan kapal Nautika. Sementara Samiun dan Niklas, diperiksa terkait penerima bantuan alat simulator.

“Iya, tadi mereka diperiksa terkait kasus tersebut,” jelas Richard di hadapan awak media.

Sementara itu, Mantan Kadikbud Malut Imran Jakub, mengatakan kedatangannya untuk memberikan klarifikasi terkait pengadaan dan tender kedua proyek tersebut. Tambah Imran, dirinya hanya mengetahui proses tender dan tidak tahu menahu soal proses pembayaran.

“Saya diganti tanggal 30 Juli 2019, sehingga proses pembayaran saat itu saya sudah tidak menjabat sebagai kepala dinas. Kecuali soal lelang dan tender, saya masih kepala dinas,” jelasnya.

Lebih jauh , kata Imran, sebelum proses tender dilakukan, dirinya menyurat ke tim TP4D Kejati Malut untuk mempresentasikan anggaran di Dikbud Malut tahun 2019. Di hadapan Kajati Malut dan tim TP4D, Imran memgaku mempresentasikan anggaran untuk E Katalog, tender dan swakelola dan pengawasan. Bahkan, dia juga meminta anggaran swakelola harus diawasi, tidak hanya soal tender.

“Hal itu dimaksudkan, agar sekolah merasa leluasa karena ada pengawasan dari tim TP4D, tapi usulan itu tidak disetujui,” jelasnya.

Pasca pertemuan, lanjut Imran, pihak Kejati membentuk tim kecil yang mengawasi paket-paket proyek di Dikbud Malut agar tidak terjadi mark up di proyek Dikbud.

Sebelum diajukan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP), tambahnya lagi, terlebih dilakukan evaluasi tim kecil untuk memastikan layak atau tidaknya proyek tersebut ditenderkan. Proyek yang diajukan ke ULP Malut untuk dilakukan lelang sampai penetapan pemenang lelang pada 12 Juli 2019.

“Jadi tidak ada E Katalog yang ditenderkan. Karena sudah dievaluasi oleh tim kecil di bawa TP4D,” tandasnya.

Untuk diketahui, proyek pengadaan kapal Nautika di Dikbud Malut itu diperuntukkan bagi SMK swasta di Kabupaten Halmahera Timur pada 2019 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp7,8 miliar.

Proyek itu dikerjakan oleh PT Tamalanrea Karsatama. Selain kapal, PT Tamalanrea Karsatama juga merupakan pemenang tender proyek pengadaan alat simulator yang dialokasikan ke tiga SMK yakni SMK Negeri 1 Halsel, SMK Sanana di Kepulauan Sula dan SMK Negeri 1 Halbar.

Sikap KNPI

Wakil Ketua DPD KNPI Malut Hendra Kasim mengapresiasi langkah hukum Kejati Malut untuk mengungkap dua dugaan kasus korupsi pengadaan kapal Nautika dan alat simulator.

Namun, sembari apresiasi, KNPI hendak pula menyampaikan pesan moral hukum kepada Kejati Malut dalan menyesaikan dua kasus tersebut.

“Karena, tidak sedikit kasus korupsi di Maluku Utara yg berujung tidak jelas penanganannya. Oleh sebab itu, kami minta Kejaksaan Tinggi untuk serius menyelesaikan masalah hukum tersebut,” papar Hendra.

Secara kelembagaan, KNPI Malut akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus tersebut dan meminta kepada Komisi Kejaksaan serta Kejaksaan Agung untuk mengawasi penanganan dua dugaan kasus korupsi yang sedang ditangani Kejati Malut. (*)