Wagub Hadiri Launching dan Diskusi Buku

  • Bagikan
Pemberian buku usai diskusi KAHMI
banner 468x60

PENA – Wakil Gubernur Maluku Utara, M. Al Yasin Ali, menghadiri launching dan diskusi buku menggugat negara maritim yang di selenggarakan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang bertempat di Sahid Bela Hotel, Selasa (5/1).

Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan apresiasi kepada Majelis Wilayah KAHMI Malut yang telah merancang dan melaksanakan kegiatan ini. Dirinya juga menyampaikan bahwa sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.

Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional. Untuk tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional.

Lanjut mantan Bupati Halmahera Tengah dua periode ini bahwa salah satu masalah klasik maritim Indonesia adalah permasalahan penegakan kedaulatan di Negara ini. Kawasan perbatasan sebagai salah satu  wilayah perairan terluas di dunia memiliki peran yang strategis baik dari segi ekonomi, politik dan keamanan. “Sehingga menjadikan kawasan ini memiliki potensi kerja sama yang  besar yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara di sekitar kawasan ini. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kawasan ini juga mengandung potensi konflik yang cukup besar,” ujarnya.

Kawasan perbatasan, kata dia, merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah Negara. Maka diperlukan juga pengaturan secara khusus. Pengaturan batas-batas wilayah Negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah Negara, dan ha-hak berdaulat. Negara berkepentingan untuk ikut mengatur pengelolaan dan pemanfaatan di laut bebas dan dasar laut internasional sesuai dengan hukum internasional.
Pemanfaatan di laut bebas dan di dasar laut meliputi pengelolaan kekayaan alam, perlindungan lingkungan laut dan keselamatan navigasi.

Untuk itu, dengan memperhatikan fenomena yang ada, maka peran pemerintah daerah menjadi sangat penting terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam mengelola pembangunan kawasan perbatasan. Konsep Kedaulatan dan hak berdaulat Negara atas laut merupakan hak negara untuk melakukan pengaturan, pengawasan, perlindungan, dan pengolahan atas laut guna melindungi kepentingan nasional di laut. Hingga saat ini, kurang lebih 35 peraturan perundang-undangan berkaitan dengan bidang maritim telah ditetapkan pemerintah, dan masing-masing memiliki keterkaitan dengan sektor kelautan. “Makanya kegiatan ini sangat strategis, karna forum ini merupakan ajang komunikasi para cendekiawan independen yang memiliki kualitas insan cita dalam mewujudkan masyarakat adil makmur yang di ridhoi Allah SWT,” pungkasnya. (ask)

banner 1080x1080
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *