Pembelajaran Tatap Muka Tingkat SMA/SMK Diterapkan, Ini Ketentuannya

  • Bagikan
Sekretaris Dis Dikbud Malut, Amiruddin. (Istimewa)

PENA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara akhirnya menerapkan pembelajaran tatap muka pada tingkat SMA/SMK dan SLB. Ini berdasarkan surat edaran dengan Nomor: 800/928/DISDIKBUD-MU/2020 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan pembelajaran di Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB) pada semester genap tahun pelajaran 2020/2021 di masa pandemi covid.

Surat edaran yang ditandatangani Kadis Dikbud Malut, Imam Makhdy Hasan, itu mengatur beberapa ketentuan dalam proses pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka ini dilakukan pada minggu pertama Januari 2021 dengan memperhatikan beberapa fase. Pertama, masa penerapan tatap muka terbatas berlangsung selama dua minggu untuk memastikan kesiapan dan kelengkapan satuan pendidikan dalam penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian covid-19.

Kedua, satuan pendidikan yang dinyatakan memenuhi kelangkapan dan kesiapan dalam penerapan protokol kesehatan diizinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka pada masa transisi. Ketiga, pembelajaran pada masa transisi berlangsung selama dua bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Empat, jadwal pembelajaran masa transisi mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan belajar (shift) yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.

Kelima, setelah masa transisi selesai, apabila kepala daerah tidak mencabut pemberian izin pembelajaran tatap muka, maka satuan pendidikan masuk dalam penerapan masa kebiasaan baru.

Selain itu, penerapan pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan juga dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Satuan pendidikan wajib mengisi daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2020/2021. Membuat kesepakatan bersama komite dan orang tua peserta didik yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan bermeterai 6000 dan ditanda tangani oleh orang tua peserta didik terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, dengan terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada orang tua terkait protokol kesehatan.

Satuan pendidikan harus memastikan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan terpantau dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan memperhatikan prosedur perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan dengan tetap memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak), menggunakan masker kain tiga lapis atau masker sekali pakai yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab atau basah.

Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer), menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan, memperhatikan jarak duduk didalam kelas antara peserta didik minimal 1,5 meter dan maksimal 18 peserta didik per kelas disesuaikan dengan kondisi ruangan.

Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan, seperti memiliki kondisi medis comorbid yang tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak, memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan tingkat risiko penyebaran Covid-19 yang tinggi dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari, memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif covid dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari.

Kepala satuan pendidikan menginformasikan kepada Dis Dikbud melalui Cabang Dinas kabupaten/kota dan atau ke puskesmas terdekat, jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif covid. Mempertimbangkan untuk membuka kantin pada satuan pendidikan dengan tatap memperhatikan penerapan protokol kesehatan. Kegiatan Olahraga diperbolehkan, kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan alat atau fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter, seperti basket dan voli.

Setuan pendidikan wajib mengutamakan pembelajaran tatap muka bagi peserta didik kelas 11 yang akan mengikuti asesment Nasional dan kelas 12 yang akan mengikuti Ujian Akhir Sekolah (UAS). Satuan pendidikan wajib tetap melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi orang tua/wali peserta didik yang belum bersedia mengikuti pembelajaran tatap muka ditandai dengan surat pernyataan, meskipun satuan pendidikan telah mendapatkan persetujuan pelaksanaan pembelajaran tatap muka.

Pembelajaran jarak jauh dapat dilaksanakan dalam dua pendekatan, yakni pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (Daring) menggunakan gedget maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring. Pembelajaran jarak jauh luar jaringan (Luring) menggunakan tetevisi, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, job sheat, hand out, video pembelajaran, bahan ajar cetak, serta alat peraga dan media belajar dari benda di lingkungan sekitar.

Dinas pendidikan dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan bertanggung jawab untuk memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk penyelenggaraan pembelajaran tatap muka dengan aman. Menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka masa transisi berdasarkah hasil pertimbangan yang dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan dan pengawas melalui instrumen dan hasil monitoring kesiapan satuan pendidikan. Memberhentikan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka, apabila ditemukan kasus konfirmasi positif covid.

Cabang Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota masing-masing melalui satuan tugas penanganan covid atau dinas kesehatan setempat terkait iformasi status pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, informasi tingkat risiko covid di daerahnya, pendataan kondisi warga satuan pendidikan yang terdampak covid seperti kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi, atau kontak erat. Cabang Dinas Pendidikan bersama pengawas melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka berdasarkan pengisian daftar periksa di DAPODIK.

“Jadi ini sudah mulai berlaku pembelajaran tatap muka di semua kabupaten/kota sesuai dengan SKB empat menteri,” jelasnya menutup. (ask)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!