Alasan Komorbid, Kadinkes Malut Tak Masuk Daftar Pejabat yang Divaksin

0
Kadinkes Malut, dr. Idhar Sidi Umar. (Ask/Penamalut)

PENA – Pemberian vaksin terhadap 11 pejabat publik di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara bakal dilaksanakan pada Kamis (14/1) besok. Dari 11 nama pejabat publik tersebut, harusnya satu diantaranya adalah Kepala Dinas Kesehatan Malut dr. Idhar Sidi Umar. Hanya saja, dr. Idhar beralasan mengalami komorbid. Sehingga tak masuk dalam daftar penerima vaksin pertama.

Dalam daftar 11 pejabat publik yang akan menerima vaksin itu tertera Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Malut, dr. Rosita Alkatiri.

Kepala Dinkes Malut, dr. Idhar Sidi Umar menjelaskan, pemberian vaksin terhadap pejabat itu harus mengisi pendaftaran formulir untuk melihat apakah pejabat penerima vaksin tersebut layak atau tidak. Jika ada pejabat yang mengalami komorbid dan sebagainya atau kontraindikasi dalam pemberian pemberian vaksin. “Saya masuk dalam 14 kriteria tidak boleh menerima vaksin. Saya ada komorbid, jadi tidak bisa. Mungkin di tahap berikut,” ujarnya saat dikonfirmasi Rabu (13/1).

Idhar bilang, selain komorbid, orang yang sudah pernah terpapar covid juga belum dibolehkan menerima vaksin. Kemudian orang yang mengalami penyakit gula, penyakit jantung, ibu hamil dan ibu menyusui juga dianjurkan tidak boleh menerima vaksin. Untuk mereka yang sudah terpapar covid, bukan tidak boleh menerima vaksin. Hanya saja mereka telah memiliki antibodi, sehingga akan diberikan belakangan.

Secara ilmiah, sejumlah pakar mengatakan bisa diberikan. Namun untuk sekarang belum dibolehkan, nanti ada tahap selanjutnya. “Jadi ada tahapan berikutnya,” katanya.

Dirinya juga menyampaikan untuk pencanangan vaksinasi covid yang dilakukan di RSU Sofifi besok, akan dibuka Gubernur Abdul Gani Kasuba. Setelah pencanangan, selanjutnya diikuti penyuntikam vaksin terhadap 11 pejabat publik yang telah ditetapkan. Untuk Gubernur AGK dan Wakil Gubernur M. Al Yasin Ali tidak bisa divaksin lantaran usianya telah melampaui batas usia yang ditetapkan, yakni 59 tahun.

Untuk pejabat yang belum masuk dalam daftar penerima vaksin tahap pertama, akan dilakukan berikutnya. “Penyuntikan vaksin ini berlangsung sampai April 2021,” terangnya menutup. (ask)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here