Ini 5 SKPD di Pemprov Malut Yang Mendapat Porsi Anggaran Paling Besar di APBD 2021

0
Kepala BPKPAD Malut, Ahmad Purbaya. (Istimewa)

PENA – Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara telah diajukan kembali ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setelah dilakukan evaluasi dan perbaikan serta persetujuan bersama antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Malut. Kini tinggal menunggu Nomor Registrasi (Noreg) dari Kemendagri. Setelah Noreg ini keluar, maka seluruh kegiatan yang melekat di SKPD sudah bisa berjalan.

Meski Noreg APBD belum keluar, namun sudah bisa dipastikan SKPD mana yang memiliki Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) paling besar di Pemprov Malut. Berikut 5 SKPD yang memiliki DPA terbesar, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Kesehatan, Sekretariat DPRD, dan BLUD RSUD.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Malut, Ahmad Purbaya mengatakan bahwa SKPD yang memiliki DPA terbesar adalah Dinas PUPR, dengan jumlah Rp. 716.653.000.000. Terbesar kedua Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yakni Rp. 591.653.000.000. Terbesar ketiga Dinas Kesehatan, sebesar Rp. 198.991.000.000. Sekretariat DPRD Malut sebesar Rp. 105.250.000.000, dan BLUD RSUD sebesar Rp. 86.000.000.000.

“Angka ini sudah tidak akan berubah. Sehingga apabila Noreg sudah keluar, maka tinggal dicetak DPA-nya,” jelasnya, sembari mengatakan untuk Noreg dipastikan pekan depan sudah bisa keluar. Dengan begitu, akhir Februari atau awal Maret kegiatan sudah bisa jalan.

Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Provinsi Malut, Samsuddin Abdul Kadir. Menurutnya, jika Noreg sudah keluar, maka tinggal dicetak DPA-nya dan kegiatan sudah bisa berjalan. “Kalau minggu ini sudah keluar Noregnya, maka minggu depan sudah bisa cetak DPA dan ditandatangani. Saya tidak bisa pastikan waktunya, intinya secepatnya dan tidak ada upaya untuk memperlambat dan sebagainya,” tukasnya.

Terkait dengan hasil koreksi dari Kemendagri, pihaknya sudah membahas untuk memperbaikinya. Koreksi itu, kata dia, karena adanya penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sehingga ada beberapa pos yang salah tempat. “Jadi harus kita pindahkan pos itu. Tapi sudah dan tinggal menunggu Noreg saja,” terangnya. (ask)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here