PENA – Provinsi Maluku Utara merupakan daerah kepulauan yang rentan kendalinya cukup sulit dijangkau. Ini karena sebagian besar wilayahnya ditempuh melalui jalur laut. Hal ini membuat sebagian wilayah Malut belum bisa dijangkau jaringan internet.
Untuk mendukung program pendidikan berbasis teknologi informasi pada satuan pendidikan di Malut, maka lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut akan dilakukan pengadaan satelit internet di sekolah-sekolah yang sulit dijangkau internet (blank spot).
“Langkah antisipasi Dikbud tahun 2021 ini adalah satelit internet untuk mendekatkan sekolah dari teknologi informasi. Jadi kita akan data sekolah-sekolah mana yang belum ada internetnya, agar diupayakan memiliki internet,” kata Sekretaris Dikbid Malut, Amiruddin, saat dikonfirmasi usai kegiatan Webinar Internet Satelit dan Efektivitas Penyaluran Dana Bos 2021 yang bertempat di SMK Negeri 1 Ternate, Selasa (23/2).
Menurutnya, di era teknologi ini, siswa harus dituntut mampu menguasai teknologi informasi. Teknologi informasi saat ini telah menjadi alat kendali dalam berkomunikasi dan menambah pengetahuan, baik didalam kehidupan masyarakat secara luas maupun bagi institusi, termasuk juga kebutuhan pembelajaran dan pekerjaan administrasi pelayanan publik.
Teknologi informasi saat ini secara signifikan telah mengubah perilaku manusia dan model pelayanan publik ke arah peradaban manusia yang baru atau diistilahkan dengan //the cyber community//. Karenanya penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi kedalam sistem pelayanan berbasis aplikasi menjadi kebutuhan.
Sehingga itu, Amiruddin berharap kegiatan webinar ini dapat memberikan informasi serta dapat menghadirkan jaringan internet yang berkualitas dalam rangkan mendukung kebutuhan untuk membangun kemudahan informasi dalam mendukung pelayanan terintegrasi berbasis aplikasi pada satuan pendidikan di Malut.
Sebelumnya, ia juga menyentil soal keberadaan guru di Malut. Menurut dia, saat ini pihaknya sudah menginventarisir guru-guru yang ada di sekolah-sekolah swasta maupun negeri. Setelah dilakukan inventarisasi dan dianalisa, ternyata jumlah guru di Malut sudah cukup.
Hanya saja keberadaan guru ini lebih banyak di sekolah swasta. Untuk itu, pihaknya akan melakukan penarikan guru-guru di sekolah swasta ini untuk dimasukkan ke sekolah negeri. (ask)
