banner 728x250

Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Dana Haornas Disorot

  • Bagikan
Suasana kegiatan Haornas yang berlangsung di Kota Ternate pada tahun 2018 lalu. (Istimewa)
banner 468x60

Penamalut.com, Ternate – Penanganan kasus dugaan korupsi kegiatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) tahun 2018 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Ternate terkesan lambat.

Padahal, kasus tersebut oleh jaksa penyelidik Kejari Ternate telah meningkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Bahkan sejauh ini sudah 19 orang saksi yang diperiksa, termasuk saksi dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

banner 336x280

Lambatnya penanganan perkara yang diduga menyeret petinggi Pemerintah Kota Ternate menyita perhatian praktisi hukum Maluku Utara, Muhammad Konoras.

Menurut Konoras, dalam perspektif Pasal 41 ayat 1 dan 2, maka masyarakat juga mendapatkan perlindungan hukum. Didalam proses penyelidikan dan penyidikan, secara harfiah wajib membuat terang sebuah peristiwa pidana dengan meminta keterangan pada semua pihak yang dianggap mengetahui atau memiliki hubungan hukum/kepentingan dengan kasus tersebut.

“Nah, sejauh ini menurut pengetahuan saya, masih banyak pihak yang belum diambil keterangannya, termasuk wali kota saat ini yang pada saat itu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini selaku Sekretaris Kota Ternate,” ujarnya.

Semestinya, lanjut dia, kasus penggunaan dana Haornas ini sudah rampung untuk tahap penyidikan dan penetapan tersangkanya. Tetapi lagi-lagi, kata dia, belum ada tanda kearah sana.

Oleh karena itu, publik perlu tahu tentang perkembangan penanganan kasus tersebut sesuai Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1999 jo perubahan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dimana dalam pasal tersebut memberi kewenangan kepada masyarakat untul mencari tahu atau diberi tahu.

“Sehingga itu, saya berharap agar kasus ini tidak berlarut-larut dan untuk memenuhi asas cepat, sederhana, dan biaya murah, maka tidak ada alasan bagi kejaksaan untuk tidak segera melanjutkan penyidikan demi kepastian hukum,” harapnya.

“Dan apabila tidak ada indikasi kerugian negara dan atau tidak memenuhi unsur pidana, maka kewajiban jaksa segera menghentikan penyidikannya. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan kasus ini untuk keuntungan pribadinya sekaligus untuk kepentingan politik,” pungkasnya menutup.

Sekadar diketahui, kegiatan Haornas ini bersumber dari dua anggaran, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 2,5 miliar dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate senilai Rp 2,8 miliar. Kegiatan ini dipusatkan di Kota Ternate pada tahun 2018 lalu.

Dalam kasus ini, penyidik telah melakukan permintaan perhitungan kerugian keuangan Negera ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI di Jakarta.

Bahkan saksi yang sudah dimintai keterangan pada tahap penyidikan ini sekitar 7 orang, terdiri dari Kemempora, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate selaku pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), bendahara dan panitia pengadaan.

Sayangnya, sampai saat ini belum ada penetapan tersangka atas kasus yang diduga merugikan keuangan negara tersebut. (Red)

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *