Akademisi: Meski Dikembalikan, Temuan Retribusi Pasar Tidak Menghilangkan Delik Hukum

  • Bagikan
Hendra Kasim. (Istimewa)

PENAMALUT.COM, TERNATE – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate berupaya melakukan negosiasi untuk pengembalian temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2019 dan 2020 tentang pendpatan retribusi pasar grosir dan pertokoan serta retribusi tera ulang yang tidak disetorkan ke kas daerah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate.

Retribusi yang tidak disetorkan ke kas daerah itu senilai 1,8 miliar rupiah.

Temuan tidak disetornya retribusi pasar ke kas daerah ini ditanggapi akademisi Hendra Kasim.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) ini memgatakan sudah seharusnya masalah ini ditindaklanjuti oleh jaksa sebagaimana kehendak norma hukum yag berlaku.

Disperindag, kata dia, secepatnya harus melakukan pengembalian. Jika tidak, hal ini akan berdampak hukum. Sebab tindakan yang dilakukan  mengandung unsur pidananya.

“Jika dalam waktu yang ditentukan tidak dikembalikan, maka persoalan sudah tentu mengandung unsur pidana. Sehingga sudah sepatutnya ditindaklanjuti berdasarkan norma hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum (APH),” ujarnya kepada wartawan, Rabu (28/7).

Meski demikian, Hendra menegaskan bahwa meskipun sudah ada upaya pengembalian, bukan berarti menghilangkan delik hukumnya.

“Kalau tindak pidana korupsi tidak menggugurkan delik pidana korupsi,” tegasnya.

Namun ia berujar, mekanisme hukumnya harus diberikan waktu untuk pengembalian lebih dulu. Jika tidak dikembalikan, barulah ditindaklanjuti ke proses hukum.

Sebelumnya, Kepala Seksi Datun Kejari Ternate, Safri Abdul Muin mengatakan ada beberapa item pungutan retribusi pasar grosir dan pertokoan yang tidak disetorkan ke kas daerah, sehingga menjadi temuan.

“Ada booking fee yang tidak memiliki dasar pemungutan. Penerimaan retribusi pelayanan pasar grosir dan pertokoaan yang tersebar di 58 ruko, kios, dan lapak telah dipungut, namun tidak dilaporkan dan tidak disetor ke kas daerah,” katanya kepada wartawan, Rabu tadi.

Selain itu, lanjut mantan Kasi Intel Kejari Tidore ini, terdapat juga pungutan retribusi pasar grosir dan pertokoaan melebihi kontrak, tetapi tidak disetor juga ke kas daerah.

Safri menguraikan, pungutan booking fee atau tanda jadi merupakan uang yang dipungut dari wajib retribusi tidak diatur dalam peraturan-peraturan tentang retribusi pelayanan pasar maupun peraturan terkait lainnya.

Hal ini, kata dia, jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang kemudian diganti dengan PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

“Di mana pasal 57 ayat 2 PP Nomor 58 tahun 2005 dan pasal 137 ayat 1 PP Nomor 12 tahun 2019 menyatakan bahwa bendahara penerima wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat lambatnya dalam waktu satu hari kerja,” jelas Sagri yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) itu.

Ia bilang, langkah ini diambil karena ada MoU antara Kejari Ternate dan Pemkot Ternate. Turunan dari MoU itu kemudian diterimanya Surat Kuasa Khusus (SKK). (ano/ask)

banner 680x680 banner 1280x473
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!