Kajati Tegaskan Tetap Proses Hukum Uang Mami di Pemprov Malut

  • Bagikan
Kajati Maluku Utara, Dade Ruskandar. (Aksal/Penamalut)

PENAMALUT.COM, TERNATE – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara, Dade Ruskandar, menegaskan proses hukum dugaan kasus tindak pidana korupsi uang makan minum (Mami) pada Biro Umum Pemerintah Provinsi Malut tetap dilakukan.

Ini disampaikan Ruskandar kepada sejumlah awak media di Kantor Kejati Malut, Senin (4/10) tadi.

“Dugaan korupsi anggaran Mami maupun anggaran penyelenggaraan operasional pemeliharaan kantor dan fraud pengadaan BBM di Biro Umum terus kami proses. Namun menyangkut oknum-oknum yang diduga bermain di dalam kasus ini kami belum terima laporan, karena saat ini tim masih serius tangani kasus ini,” ujarnya.

“Kalau ada yang berani main-main dengan kasus ini kita akan periksa. Semua kasus serius kita usut,” tegasnya.

Sekadar diketahui, dalam laporan LKPJ 2020, ada beberapa item anggaran di Biro Umum yang terdapat kejanggalan. Penggunaan anggaran itu yakni kegiatan penyediaan makan-minum senilai Rp 10.946.658.000. Dari total ini, yang terealisasi senilai Rp 9.946.757.840, bahkan penggunaannya nyaris habis tanpa ada kejelasan.

Selain itu, ada juga  penyelenggaraan operasional pemeliharaan kantor senilai Rp 1.304.541.500 yang direalisasi senilai Rp 1.170.630.759, serta masalah pengadaan BBM di Biro Umum.

Dugaan penyalahgunaan anggaran di Biro Umum memang cukup fantastis, sebab banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti uang Mami yang tidak bisa dibuktikan hingga batas akhir konformasi.

Sementara penggunaan anggaran penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp 1,3 miliar yang direalisasikan 1,1 miliar membuat peluang terjadinya fraud pengadaan BBM. (gon/ask)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!