Pengelolaan Dana BOS di SMAN 5 Halsel Tidak Transparan, Guru Mogok Belajar

  • Bagikan
SMA Negeri 5 Halmahera Selatan. (Istimewa)

PENAMALUT.COM, LABUHA – Sudah sebulan ini, puluhan guru di SMA Negeri 5 Halmahera Selatan mogok mengajar. Persoalannya karena pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Kepala Sekolah tidak transparan.

Ketidaktransparansinya pengelolaan dana BOS ini tidak hanya diprotes para guru, namun masyarakat Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat yang merupakan tempat sekolah itu berada juga mengecam tindakan Kepsek.

Pasalnya, ulah Kepsek hingga menyebabkan para guru mogok belajar dapat merugikan para siswa yang mayoritas warga setempat.

Salah satu guru di SMA Negeri 5 Halsel membeberkan, pengelolaan dana BOS sejak tahun 2020 hingga 2021 yang nilainya mencapai ratusan juta lebih tidak dapat dipertanggung jawabkan secara jelas.

Bahkan setiap guru yang ingin mempertanyakan masalah ini, selalu saja diancam dipindahkan. Beberapa guru honorer juga diancam dipecat jika mempertanyakan masalah dana BOS.

Hal ini membuat Gerakan Pemuda Marhaenis Kecamatan Gane Barat juga mengecam tindakan Kepsek itu. Atas nama organisasi, Gerakan Pemuda Marheinis kemudian mengecek dan meminta keterangan para guru. Dari keterangan keterangan yang didapat, pengelolaan dana BOS tahun 2020 sampai 2021 sebesar Rp 800.000.000 lebih.

Selain itu, terdapat uang komite sebesar Rp 14.000.000, uang pendaftaran siswa baru pada tahun 2021 sebesar Rp 12.000.000, dab uang asesmen sebesar Rp 5.000.000 tanpa ada keterangan jelas penggunaannya.

GPM Kecematan Gane Barar juga mendapati informasi bahwa Kepsek memberikan perintah kepada salah satu guru yang berstatus pegawai negeri untuk memberhentikan tiga guru honorer. Mereka yang diberhentikan adalah guru fisika atas nama Efriyanti Sabtu, dan guru kimia yakni Safrudin Sarmin dan Runi Usman.

“Mereka yang diberhentikan dengan dalil atas perintah Kepsek dan Komite. Padahal, di SMA Negeri 5 Halsel ini sangatlah kekurangan guru. Seharusnya ditambah gurunya, bukan malah dikurangi,” ujar Ketua GPM Gane Barat, MT Sahid kepada wartawan, Kamis (4/11).

Untuk itu, kata dia, GPM Kecamatan Gane Barat meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara untuk menyelsaikan persoalan yang terjadi di SMA Negeri 5 Halsel ini. Sehingga siswa dan guru honorer tidak menjadi korban pemecatan yang dilakukan Kepsek SMA Negeri 5 Halsel.

Selain itu, atas nama lembaga, GPM dalam waktu dekat akan melaporkan secara resmi ke Polda Malut dan Kejati Malut atas pengelolaan anggaran ratusan juta yang diduga kuat terjadi penyelewengan.

Pihaknya juga meminta Kadikbud Malut segera memberhentikan Kepsek SMA Negeri 5 Halsel, karena tindakannya menyebabkan lumpuhnya belajar mengajar di sekolah.

“Apabilah persoalan ini dalam waktu dekat tidak diselesaikan, kami bersama pemuda dan masyarakat Desa Saketa akan melakukan aksi besar-besaran memboikot seluruh aktivitas di Desa Saketa,” tegasnya. (red)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!