Uang Makan Minum, Kejahatan Luar Biasa di Pemprov Malut

PENAMALUT. COM, TERNATE – Keraguan publik terhadap komitmen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) dalam penanganan kasus dugaan korupsi, mulai muncul. Ini ada hubungannya dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi uang makan minum sebesar Rp 10 miliar di Biro Umum Pemprov Malut.

Selain uang makan minum, ada pula dugaan korupsi anggaran bahan bakar minyak (BBM) dan dana operasional kantor gubernur yang juga melekat di Biro Umum Pemprov. Sudah kurang lebih tiga pekan, penyelidikan masalah di Biro Umum Pemprov tersebut tidak lagi jalan.

Padahal, tercatat sudah 11 orang saksi diperiksa penyidik Kejati. Dari 11 orang yang diperiksa, termasuk Sekretaris Provinsi Samsudin A, Kadir dan Kepala Biro Umum Jamaludin Wua. Akademisi Hukum Unkhair, Abdul Kadir Bubu angkat bicara terkait dengan diam Kejati belakangan ini.

Menurutnya, dugaan korupsi uang makan minum dan lainnya di Biro Umum Pemprov sangat terang diketahui publik luas. Sehingga itu, Kejati tidak boleh lagi menutupinya atau membuat kabur selama penyelidikan berlangsung. “Kalau kasus ini sudah diketahui secara luar, proses hukumnya tidak boleh lambat, harus cepat,” ujarnya.

Jika Kejati sengaja menutupi proses hukum kasus dugaan korupsi uang makan minum, BBM dan dana operasional kantor gubernur, lanjut Abdul Kadir Bubu, jangan salahkan publik jika ada yang menganggap Kejati sudah berkompromi dengan pihak-pihak yang diduga terlibat. “Paling tidak Kejati sampaikan secara terbuka ke publik bahwa penyelidikan kasus tersebut sudah sampai pada tahap mana,” sarannya.  

Ia mengatakan, jika Kepala Kejati Dade Ruskandar benar-benar berkomitmen memberantas korupsi di Maluku Utara, maka kasus uang makan minum, BBM dan dana operasional kantor gubernur setidaknya menjadi pintu masuk pembuktian ke publik. “Kasus ini akhirnya menjadi kabur karena Kejati tidak menjelaskannya ke publik,” katanya.

Abdul Kadir Bubu juga mendesak Kejati agar memeriksa semua pihak yang terlibat. Sekalipun Gubernur Abdul Gani Kasuba diduga terlibat, harus diperiksa. Begitu juga dengan jajaran di bawah gubernur.

Desak yang sama disampaikan Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Ternate, Muhammad Konoras bahwa dugaan korupsi uang makan minum masuk kategori kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga penangannya juga harus dengan cara yang luar biasa dengan menggunakan Crime Control Model (tindakan represif, praduga bersalah, penemuan fakta informal, efisiensi rasa bersalah menurut fakta).

“Artinya sedikit menyimpangi juperos model, sehingga sistem peradilan yang berlaku itu ada penaganan-penangan yang bersifat cepat. Ada yang sifat lambat karena terhalang dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP. Tapi dampak dari kasus korupsi berdampak luas pada perekonomian negara. Oleh karena itu, saya berharap ketika itu sudah penyelidikan maka harus digenjot agar hak-hak tersangka juga dijamin atau mendapatkan kepastian hukum,”harapnya.

Konoras menambahkan, apabila dalam penanganan hukum kasus uang makan minum sengaja diperlambat, sudah tentu memberikan peluang bagi orang-orang yang diduga terlibat menghilangkan barang bukti.

Jika  lihat dari prespektif Kejaksaan adalah lembaga penyelidikan atau penyidikan, sudah tentunya harus aktif. Karena penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik dalam upaya mencari dan menemukan. Kata mencari itulah seharusnya diefektifkan oleh penyelidik untuk segera menemukan peristiwa hukumnya. Kalau proses hukum kasus uang makan minum sengaja diperlambat penangannya, berpeluang masuk angin, bisa saja memberikan kesempatan kepada para orang-orang yang terlibat, dan bisa saja menghilangkan barang bukti serta ada kong kali kong dengan oknum penyidik yang nakal,” tutupnya. (rii)