Publik Curiga Bupati dan Sekda Halsel Tidak Kompak

PENAMALUT.COM, LABUHA – Pernyataan Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, bahwa akan mengambil langkah tegas terhadap insiden peyobekan SK mutasi yang dilakukan Sekda Halsel, Saiful Turuy, dianggap sudah tepat.

Ketegasan Bupati terhadap Sekda Halsel ini menaruh kecurigaan publik ada ketidakkompakan antara keduanya. Apalagi SK yang diduga disobek Sekda Halsel itu merupakan SK mutasi salah satu staf Inspektorat yang ditandatangani langsung Bupati Halsel.

Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Dr. Helmi Alhadar, menganggap apa yang disampaikan Bupati Halsel terhadap kasus tersebut sebagaimana telah diberitakan sebelumnya sudah menjawab secara tegas.

“Saya rasa ini terkesan beban sebuah opini publik bahwa ada persoalan di dalam yang harus diselesaikan. Arartinya ada ketidakkompakan di dalam (Pemda Halsel). Perbedaan cara pandang masalah,” kata Helmi saat dihubungi wartawan media ini, Sabtu (1/1) kemarin.

Menurut Dosen Komunikasi Politik ini, pernyataan Bupati telah tergambar dengan benar dan tepat, bahwa memang betul marwah wibawa Bupati sudah terganggu.

“Publik mendengar masalah ini, sehingga bertanya-tanya, ini ada apa? Sangat tidak bagus jika ada timbulnya kecurigaan masyarakat adanya ketidakkompakan antara Bupati dengan Sekda Halsel,” tuturnya.

Ia menyarankan agar masalah ini harus diselesaikan secepatnya. Sehingga ada satu penjelasan yang bisa menjelaskan keadaan yang sesungguhnya, agar masyarakat tidak lagi berpolemik atau berspekulasi dengan hal-hal lain yang mengganggu kinerja dari Pemerintahan Halsel secara keseluruhan.

“Saya pikir Bupati memang perlu hati-hati, sebab ini bisa berdampak, jika Bupati tidak berhati-hati. Karena bagaimanapun juga bahwa ketika Bupati mengangkat Sekda telah mempertimbangkan banyak hal. Sehingga Bupati menganggap orang yang diangkat benar-benar sesuai harapannya, namun tidak lama kemudian, sudah timbul cerita ada perbedaan sikap,” ujarnya.

“Ini tentu saja saya membayangkan bahwa posisi Bupati juga tidak mudah. Artinya paling tidak bahwa sebenarnya Bupati sangat dilematis, ada kesan dalam tanda petik. Itu yang menurut saya Bupati mungkin perlu memperhitungkan segala kemungkinan yang akan muncul,” sambungnya.

Lanjut lulusan doktor Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung ini, terlepas dari semuanya itu karena pertimbangan politik. Inilah yang terkesan didalam keputusannya yang akan diambil. Sehingga keputusan itu tepat atau tidak. Sebab tidak mudah mengambil satu keputusan menyingkirkan seseorang yang akibatnya bisa sangat merugikan anda juga.

“Saya melihat seperti itu, bahwa Bupati memang berada dalam kondisi yang dalam tanda petik dilematis. Sehingga memang dia perlu untuk memperhitungkan semua kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Itu yang membuat dia masih dalam posisi yang mengambang. Dia Ingin mencari kebenarannya secara objektif, dia juga mempertimbangkan risiko subjektivitas,” tandasnya.

Meski ia kurang begitu memahami kondisi di Pemda Halsel, namun ia bisa membayangkan dari pernyataan-pernyataan Bupati di pemberitaan-pemberitaan media yang muncul, ia mendapat kesan bahwa ada pertimbangan-pertimbangan Bupati berada dalam posisi yang sedikit sulit.

“Dengan segala pertimbangan yang akan diambil, ada plus-minus. Kalau dia (Bupati) tidak mengambil keputusan yang tegas, iya mungkin dianggap tidak tegas. Tapi di pihak lain, saat dia mengambil keputusan tegas, ada risiko lagi. Ada risiko politik bisa jadi. Itu yang membuat dia harus berhitung secara matang. Mungkin itu, sehingga sampai sekarang ini Bupati alasannya bahwa dia masih menanti hasil dari tim investigasi,” terangnya.

Sementara Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka, Dr. Muhlis Hafel, menganggap bahwa insiden yang dilakukan Sekda ini merupakan tindakan yang tidak layak bagi pejabat puncak birokrasi Halsel.

“Apalagi hal itu dilakukannya dihadapan ASN bawahannya. Apa maksudnya?,” kata Muhlis saat dihubungi wartawan media ini.

Sehingga itu, kata dia, Bupati kemudian membentuk tim untuk melakukan investigasi kepada yang bersangkutan agar mencari tahu motif dari tindakan tersebut sudah sangat tepat.

“Jadi pada prinsipnya semua hasil investigasi disampaikan ke Bupati, apakah melanggar kode etik ASN atau tidak? Bupati harus bertindak mengambil keputusan berdasarkan hasil investigasi dari tim tersebut,” tambahnya menutup. (rul/ask)