Internal Pemda Halsel Memanas, Stafsus Bupati dan Sekda Perang Urat Syaraf

PENAMALUT.COM, LABUHA – Hubungan internal Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan rupanya kurang harmonis.

Ketidakharmonisan itu terlihat ketika kritik yang dilayangkan Staf Khusus Bupati Bidang Keuangan, Dr. Muamil Sunan, terhadap kinerja Sekretaris Daerah, Saiful Turuy atas keterlambatan pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemda Halsel dari Januari-Februari 2022.

Menurut Muamil, Sekda Saiful Turuy tidak memahami fungsi pengelolaan keuangan daerah yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran gaji PNS sejak Januari hingga Februari.

Namun pernyataan Muamil ini dibantah Saiful Turuy yang mengangap pernyataan Stafsus Bupati, Muamil Sunan, tidak mendasar dan tidak benar. Saiful malah menyinggung soal keterlambatan pembayaran gaji Staf Khusus Bupati lantaran harus perbaharui surat keputusan (SK) Stafsus.

Tanggapan Sekda ini kembali ditanggapi Muamil. Ia menilai pernyataan tanggapan Sekda itu tidak etis. Sebab menurut Muamil, ia tidak pernah membahas soal gaji Staf Khusus Bupati.

“Tanggapan Sekda itu justru tidak etis, karena tiba-tiba Sekda bahas gaji Stafsus. Padahal saya tidak bicara masalah gaji Stafsus, kenapa Sekda meresponnya dengan gaji Stafsus yang belum dibayar. Sekda harus baca dan cerna berita baik-baik baru bisa tanggapi. Ini yang saya bilang komentar Sekda tidak mendasar dan gagal paham,” ujar Muamil kepada wartawan Nuansa Media Grup (NMG), Selasa (22/2).

Muamil berujar bahwa apa yang disampaikan Sekda tentang gaji semua ASN dari Januari hingga Februari sudah terbayar sejak minggu lalu. Ini artinya, gaji ASN sejak Januari lalu baru diterima minggu lalu. Padahal pegawai di daerah lain gaji bulan Januari dibayarkan pada bulan itu juga.

Soal perubahan sistem dari SIMDA ke SIPD, lanjut dia, itu sudah sejak tahun 2021 lalu. Sehingga pada bulan-bulan berikutnya tinggal mengupgrade data. Kenapa di Halsel justru mengalami keterlambatan.

Terkait SK Stafsus yang oleh Sekda harus diperbaharui, Muamil mempertanyakan dasar Sekda yang setiap tahun harus perbaharui SK.

“Aturan apa yang jadi dasar acuan Sekda terkait SK stafsus yang harus diperbarui? Sekda harus pahami aturan secara jelas, agar SK Stafsus yang harus diperbarui tiap tahun memiliki landasan hukum yang kuat, bukan berdasarkan kemauan Sekda secara personal,” tandasnya.

Bagi Muamil, jika perubahan sistem keuangan yang menyebabkan keterlamabtan pembayaran gaji ASN itu terjadi di seluruh Indonesia, hal itu masih rasional dan masuk akal.

“Tapi faktanya keterlambatan pembayaran gaji ASN hanya terjadi di Halsel. Gaji ASN Halsel sejak Januari baru terbayarkan di bulan Februari. Jadi sebenarnya justru Sekda sendiri yang berkomentar tidak mendasar,” pungkasnya. (rul/ask)