Sebut Program Smart City Hanya Wacana, Mokhtar Adam Sarankan Bupati Halsel Merakyat

PENAMALUT.COM, LABUHA – Program Smart City yang digaungkan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Usman Sidik dianggap hanya wacana.

Hal ini diungkapkan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Khairun, Dr. Mokhtar Adam.

Kepada wartawan Nuansa Media Grup (NMG), Mokhtar menyebut pemerintahan yang tidak fokus dan tidak memiliki perencanaan yang matang selalu menjual narasi yang bersifat wacana tanpa memahami kondisi kewilayahan dengan permasalahan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang. Akibatnya, hanya berputar pada wacana yang tidak menjawab tantangan kekinian yang terus bergulir.

Problem yang dihadapi saat ini dan masa depan, lanjut Ekonom Maluku Utara itu lebih pada ketimpangan antar pulau yang diakibatkan dari tidak meratanya pembangunan di pulau-pulau. Kebijakan pembangunan yang tidak menyentuh model pembangunan gugus pulau yang seimbang, efisien dan efektif, karena pendekatan pembangunan masih bersifat kontinental dan minimnya inisiasi Pemda sebagai program inovasi yang memiliki ciri khusus atas dasar tantangan pembangunan yang dihadapi Halmahera Selatan.

Ketimpangan antar pulau baik dari aspek infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, kualitas kinerja ekonomi, sosial dan pemerintahan makin timpang. Dari aspek kemiskinan dan pengangguran juga cukup tinggi, lebih tinggi dari rata-rata angka kemiskinan dan pengangguran provinsi. Nilai tukar petani yang sedikit membaik diakibatkan dari stabilisasi harga kopra, walau pertumbuhan ekonomi relatif sangat tinggi karena ada Smelter di Obi yang memberikan konstribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Halsel.

Menurutnya, jika memahami Smart City sebagai model pemerintahan digital yang mendorong model layanan pemerintahan berbasis digital, seyogyanya harus menyentuh seluruh pulau dengan basis utama pada desa.

“Problemnya kemudian apakah semua desa sudah bisa akses internet? Jika belum, fokus pada upaya mendorong Tol Langit dalam program Jokowi untuk masuk ke semua desa. Buat dulu interkoneksi digital ke seluruh kecamatan, desa dan pulau-pulau yang dihuni. Jangan mengikuti model smart city yang dikembangkan di kota-kota lain di Indonesia. Jangan mencontohi sesuatu yang berbeda kondisi kewilayahannya,” ujarnya, Selasa (1/3).

Kata Mokhtar, program seperti Smart City, Land Mark dan Zero Point, hanya membangun monumen yang tidak merata. Program-program yang tidak menyentuh rakyat kebanyakan dengan pola sebaran penduduk di berbagai pulau.

Dengan pendapatan yang rendah, akses informasi yang terbatas, serta kualitas SDM dan kesehatan yang masih rendah, maka perlu dibenahi dulu yang menjadi hajat hidup masyarakat Halmahera Selatan.

“Contoh sederhananya pada sektor pendidikan terkait ketersediaan guru. Apakah sudah selesai pada level PAUD, SD dan SMP? Faktanya pola penyebaran guru belum merata. Masih terdapat ketimpangan pada guru kelas dan guru mata pelajaran. Apakah Pemda sudah memahami kondisi masing-masing sekolah? Bagaimana cara mengatasinya? Bagimana program mencerdaskan anak dan lain-lain dalam rangka penyiapan kualitas manusia,” bebernya.

Di bidang kesehatan, Mokhtar menyebut angka gizi buruk di Obi, Bacan, Gane Timur, Gane Barat, Makean dan Kayoa belum teratasi. Faktanya, data BPS angka ini cenderung tumbuh, sama juga dengan angka kematian saat melahirkan. Jaminan bagi ibu hamil dan angka kematian akibat malaria masih cukup tinggi.

“Apakah hal ini sudahkah teratasi?Faktanya belum terlihat program yang menyentuh problem dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Sehingga menurut saya dengan keterbatasan fiskal yang hanya mencapai 1.4 triliun, baiknya Pemda Halsel fokus menata pembangunan manusia yang jauh lebih mendesak yang menjadi tantangan kedepan bagi generasi Halsel,” sarannya.

“Bupati Usman Sidik harus jadi Bupati yang merakyat, yang menyentuh problem-problem rakyat yang paling dasar dan menjadi kebutuhan dasar di berbagai pulau sebagai program unggulan dan inovatif,” pintanya.

Karena itu, ia berharap Bupati Usman Sidik menyudahi cara-cara membangun dengan mencontohi kota-kota besar. Sebab problem tantangan infrastruktur, ketersediaan SDM aparatur yang berbeda, karakteristik kewilayahan yang berbeda dan kebutuhan juga berbeda.

“Dalamilah masalah Halmahera Selatan dari kekosongan pembangunan masa lalu untuk menciptakan inovasi baru dalam kerangka otonomi,” tukasnya menutup. (rul/ask)