Tiga Partai Baru Sudah Masukan Dokumen ke KPU Maluku Utara

PENAMALUT.COM, TERNATE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara telah menerima dokumen pendaftaran tiga partai baru.

Ketua Devisi Teknis Penyelenggara KPU Maluku Utara, Buchari Mahmud menjelaskan, jadwal tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2022, bahwa pendaftaran tersebut dimulai pada 29 Juli – 14 Desember 2022.

Menurutnya, rincian kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU dan petunjuk teknis (Juknis) pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024. Seluruh partai politik peserta Pemilu tahun 2019 yang berjumlah 16 parpol dan tiga parpol yang baru akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses yang dianggap sebagai bakal calon peserta pemilu.

“Jadi yang telah menyampaikan dokumen pengurusnya, selain dari 16 parpol peserta Pemilu 2019 itu ditambah dengan tiga parpol baru. Sehingga secara keseluruhan yang diketahui KPU Malut hanya 19 parpol saat ini yang baru memasukkan dokumennya,” jelas Buchari kepada Nuansa Media Grup (NMG, Senin (20/6).

Menurutnya, untuk tiga partai baru tersebut sudah menyerahkan dokumen dan alamat kantor, serta nama pengurusnya masing-masing. Ketiga partai baru ini yakni Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Partai Ummat (PU), dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).

“Nanti kita undang mereka, karena mereka punya alamat kantor sudah ada di kita,” katanya.

Dia bilang, jika setiap partai politik yang mendaftar tidak lolos verifikasi administrasi, maka partai tersebut dinyatakan gugur atau tidak bisa melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual.

Pendaftaran parpol tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah mengenai keanggotaan. Di mana keanggotaan tersebut harus membuktikan kartu anggota dan KTP. Syaratnya itu minimal 75 persen partai sudah tersebar di 10 kabupaten/kota.

“Jadi misalnya Maluku Utara ada 10 kabupaten/kota. Minimal partai baru itu pengurusnya sudah harus ada di 8 kabupaten atau kota. Kemudian pengurusnya di setiap daerah itu minimal harus ada 30 persen perempuan. Kalau pengurusnya 10 orang, minimal harus ada 3 orang perempuan,” jelasnya sembari mengatakan terkait syarat-syarat yang lain secara legal, harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

Menurut dia, verifikasi partai politik di tingkat Provinsi Maluku Utara ada dua macam, yakni verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Di mana verifikasi administrasi tersebut hanya dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dan KPU RI terhadap seluruh partai politik.

“Sedangkan KPU Provinsi bertugas untuk melakukan rekapitulasi hasil dari kabupaten/kota hingga verifikasi itu dinyatakan selesai. Sedangkan verifikasi faktual itu menyangkut seluruh dokumen. Verifikasi faktual ini hanya diperuntukkan pada partai-partai baru dan partai yang tidak lolos pada Pemilu 2019 lalu,” pungkasnya. (tan/ask)