Kades Sebelei Halsel Dilaporkan ke Polda Malut

PENAMALUT.COM, TERNATE – Kepala Desa Sebelei, Kecamatan Makean Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), SA, dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara atas dugaan korupsi penyalahgunaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) dari tahun 2016-2021.

Dugaan penyalagunaan DD dan ADD itu dilaporkan sejumlah masyarakat yang menamakan diri masyarakat peduli pembangunan Desa Sebelei, Kecamatan Makean Barat.

“Kami masyarakat peduli pembangunan desa di Desa Sebelei menilai dan menduga terjadi adanya penyelewengan dan penyalahgunaan DD dan ADD oleh oknum Kades dari tahun 2016 sampai 2021,” ungkap Aman Saleh saat ditemui wartawan Nuansa Media Grup (NMG).

Menurut dia, masyarakat juga menduga adanya pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Kades dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan DD maupun ADD.

Di mana pada tahun anggaran 2016 diduga fiktif yang bersumber dari DD terkait kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sebesar Rp 48. 255.318, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik sosial Rp 128.242.192, dan kegiatan pelatihan Kades serta perangkat desa sebesar Rp 30 juta.

Untuk DD tahun anggaran 2017 juga diduga fiktif, terdiri dari operasional perkantoran Rp 31.167.071, perencanaan pembangunan desa Rp 10 juta, kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama Rp 63.371.446, penyelenggaraan kegiatan lainnya dan pemeliharaan Rp 15 juta maupun pembangunan.

Selain itu, pemeliharaan sanitasi lingkungan dengan jumlah 18 unit sebesar Rp 323.387.383, namun yang ada hanya tiga unit (rehab).

Sementara pada tahun 2019 terdapat ADD dan DD yang diduga fiktif berupa kegiatan penyediaan operasional BPD senilai Rp 3,5 juta, penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes (reguler) Rp 8 juta, pembangunan rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan desa (gorong sekolah) Rp 380.525.000 sisa anggaran Rp 170. 380.000, dan penyelenggaran festival kesenian adat/kebudayaan dan keagamaan (HUT RI dan rayakan keagamaan dll) Rp 34.200.000.

“Ada juga anggaran pelatihan dan penguatan penyandang disabilitas Rp 12.500.000 dan penyelenggaraan PAUD/TPA/ TPQ/Madrasyah nonformal milik desa Rp 64 juta,” tukas Aman.

Pada tahun 2020, kegiatan yang diduga fiktif dengan sumber anggaran dari DD berupa pembangunan rehabilitasi/peningkatan sarana jalan desa (gorong sekolah) Rp 42.245.000, penyelenggaraan festival kesenian adat/kebudayaan dan keagamaan Rp 64.200.000, pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan maupun pembangunan sarana prasarana usaha mikro kecil menengah dan koperasi Rp 20.032.740 serta penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindes milik desa (obat, insentif dan KB) senilai Rp 53 juta, namun sebagaian fiktif.

Selain itu, anggaran pembinaan LKMD/LPM/LPMP Rp 17.100.000 dan penanganan keadaan darurat Rp 38 juta.

Sementara di tahun 2021, ada empat item kegiatan/pekerjaan juga diduga fiktif bersumber dari DD yang dilakukan oleh oknum Kades terdiri dari sub bidang kesehatan Rp 42.840.000, bidang kawasan pemukiman Rp 47.000.045, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Rp 15 juta, serta bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Rp 75 juta.

“Dari keseluruhan data dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran dari tahun 2016 sampai 2021, maka kerugian negara sekitar Rp 1.396.221.197,” pungkasnya.

Ia berharap laporan yang sudah dimasukan ke Polda Malut itu dapat ditindaklanjuti dan menjadi perhatian.

Sementara Kades Sebelei, SA, yang dikonfirmasi terpisah mempersilahkan kepada pelapor agar membuat laporan tersebut.

“Laporan itu haknya mereka, tapi nanti kita lihat. Jadi mereka anggap saya korupsi, saya juga siapkan bukti,” tandasnya. (gon/ask)