Jumlah Kursi DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil I dan V Berpotensi Berkurang

PENAMALUT.COM, SOFIFI – Jumlah kursi DPRD Provinsi Maluku Utara di tiga daerah pemilihan (Dapil) akan mengalami perubahan.

Ketiga Dapil tersebut yakni Dapil I (Kota Ternate – Kabupaten Halmahera Barat), Dapil III (Kota Tidore Kepulauan – Kabupaten Halmahera Tengah – Kabupaten Halmahera Timur), dan Dapil V (Kabupaten Kepulauan Sula – Kabupaten Taliabu).

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Maluku Utara, Buhari Mahmud, menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat 1, 2 dan 5 tentang alokasi kursi dan Dapil  merupakan bagian dari lampiran Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Tentunya yang bisa mereviu atau perubahan itu harus melalui pemerintah dan DPRD.

Pergeseran jumlah penduduk di Provinsi Maluku Utara berdasarkan keputusan KPU Nomor 258 tentang jumlah penduduk dan jumlah kabupaten/kota serta jumlah kecamatan di Indonesia yang digunakan sebagai basis data untuk keanggotaan partai politik.

“Jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota di Malut bervariasi. Jadi Pemilu 2014-2019 alokasi kursinya sama, setelah adanya perubahan UU Nomor 7 disahkan pada tahun 2017,” ujarnya ketika ditemui wartawan di Kantor DPRD Provinsi Malut, Selasa (6/9) tadi.

Menurut dia, berdasarkan SK KPU Nomor 258 jumlah penduduk Dapil I Ternate-Halbar sebanyak 377.355 ribu. Sementara jumlah penduduk di Malut sebanyak 1.316.973 ribu jiwa.

Untuk mendapatkan kuota kursi dengan jumlah total penduduk yang ada, maka dibagi dengan 45 kursi yang merupakan jumlah alokasi seluruh kursi dari semua Dapil. Sehingga totalnya 29.267 ribu jiwa.

Sehingga apabila posisi Pemilu 2024 menggunakan data ini, maka satu kursi yang duduk di DPRD dapat mewakili 29.267 ribu jiwa. Untuk memperoleh data alokasi kursi di setiap Dapil, harus berdasarkan jumlah total penduduk di setiap Dapil dibagi dengan 29.267 ribu jiwa.

“Contohnya Dapil I, 337.355 ribu jiwa dibagi dengan 29.267 ribu jiwa, maka dapatnya 11 kursi. Tentunya sisa penduduknya masih 15.418 ribu jiwa. Begitu juga dengan Dapil III yang terdiri dari Tidore-Halteng-Haltim dengan jumlah penduduk 282.893 ribu jiwa dibagi 29.267 ribu jiwa, maka dapatnya 9 kursi dengan sisa penduduk 19.490 jiwa,” jelasnya.

Lanjut dia, setelah dilakukan tahap pertama pembagian di kabupaten/kota, jumlahnya baru 42 kursi dari total 5 Dapil. Tentunya ini masih tersisa 3 kursi. Sehingga dapat ditambahkan ke Dapil yang mempunyai jumlah penduduk terbesar. Ketika ditambah satu kursi, maka sisa penduduk 19.490 ribu jiwa.

“Sehingga untuk Dapil V Kepulauan Sula-Taliabu totalnya menjadi 6 kursi. Ternate-Halbar dari 12 kursi berkurang menjadi 11 kursi. Untuk Halsel tidak ada perubahan dan tetap 9 kursi pada Pemilu 2019. Yang berubah hanyalah 2 kursi dari Dapil  I dan V bergeser ke Dapil III. Jadi sebelumnya dapil III ada 8 kursi, kini jadi 10 kursi,” terangnya.

Namun demikian, kata Buhari, ini hanya kewajiban KPU Provinsi Malut menyampaikan kepada pemerintah dan DPRD, karena ini menyangkut dengan perubahan UU. Ranah selanjutnya Pemerintah Pusat dan DPR-RI. Sehingga dapat diusulkan atau tidak, tergantung DPRD dan Gubernur menyampaikan kepada Kemendagri dan Komisi II DPR-RI.

Sementara Ketua KPU Malut, Pudja Sutamat menegaskan, perubahan agregat jumlah kursi ini penting disampaikan, karena Dapil di DPRD Provinsi adalah kewenangan UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017.

Pada prinsipnya ada perubahan jumlah penduduk per kabupaten/kota yang potensinya ada perubahan-perubahan sesuai dengan mekanisme dan proses serta prosedur jumlah penduduknya. Sehingga Keterwakilan di setiap kabupaten/kota akan berubah. Namun soal kewenangan berubah atau tidak, tergantung usulan dari pemerintah daerah provinsi.

“Usulan perubahan penambahan kursi diakibatkan jumlah penduduknya berubah. Seperti Halteng, jumlah penduduknya bertambah, sementara yang lainnya berkurang. Jadi pergeseran yang namanya keterwakilan berarti sesuai dengan  jumlah penduduknya masing-masing. Kalau misalnya jumlah penduduknya besar, berarti wakilnya juga bertambah,” pungkasnya. (ano/ask)