Pemkab dan DPRD Halbar Sepakati KUA-PPAS APBD Tahun 2023

PENAMALUT.COM, JAILOLO – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) bersama DPRD menyepakati Nota Kesepakatan rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna DPRD Halbar, bertempat di ruang sidang paripurna, Jumat (23/9).

Dalam sambutannya, Bupati Halmahera Barat, James Uang, menyampaikan bahwa hasil kesepakatan bersama ini tentu memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Halmahera Barat pada 2023.

Hal itu merupakan tugas dan tanggung jawab bersama dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah untuk memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat, serta dapat memberikan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat.

Menurutnya, jika ada dinamika yang terjadi dalam pembahasan rancangan KUA-PPAS, maka hal ini akan menjadi pembelajaran bersama untuk dapat terus menjalin sinergitas dan menjaga kosistensi guna memperbaiki perencanaan serta pengelolaan keuangan daerah dalam kondisi sumber daya keuangan yang sangat terbatas dengan adanya saran, usulan dan pendapat yang disampaikan.

“Pada saat pembahasan dan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD, tentunya kami akan jadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukkan dalam proses pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023, serta pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berjalan maupun di tahun-tahun mendatang,” ucap James.

James juga menjelaskan bahwa dengan ditandatanganinya nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 ini, maka pada hakekatnya pihaknya mempunyai tanggung jawab yang sama melalui fungsi dan kewenangan masing-masing untuk memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam mendukung kinerja pemerintah.

“Untuk mencapai keberhasilan pembangunan Tahun Anggaran 2023 mendatang, dan juga akan menjadi pedoman dasar bagi pemerintah dalam melakukan penyusunan nota keuangan dan rancangan APBD tahun 2023,” ujarnya.

Selain itu, James juga menambahkan, melalui kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara Tahun Anggaran 2023 yang disepakati hari ini, tentunya pihaknya terlebih dahulu telah memperhitungkan seluruh potensi pendapatan dan mengakomodir belanja-belanja yang bersifat prioritas, wajib dan mengikat serta dengan tetap memperhatikan arahan pemerintah.

Arahan pemerintah itu, kata dia, adalah seperti memberikan stimulus untuk mendukung reformasi birokrasi guna memulihkan ekonomi dan meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah yang difokuskan pada fungsi prioritas pendidikan kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur dalam mendukung mobilitas, konektivitas dan produktivitas di daerah.

“Untuk itu, saya tegaskan khususnya kepada seluruh pimpinan OPD agar secara aktif mengikuti setiap pembahasan antara tim anggaran pemerintah daerah dengan banggar DPRD, sehingga APBD Tahun Anggaran 2023 dapat kita selesaikan pembahasannya sesuai dengan apa yang telah kita targetkan bersama,” pungkasnya. (uum/tan)