Lulus Program Sekolah Penggerak, 5 Kepsek JSIT Malut Terima Penghargaan

Piagam penghargaan yang diserahkan kepada kepala sekolah yang lulus program sekolah penggerak.

PENAMALUT.COM, TERNATE – Sebanyak lima orang kepala sekolah di bawah Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia Wilayah Maluku Utara mendapat piagam penghargaan terkait kelulusan pada program sekolah penggerak.

Mereka terdiri dari angkatan I dan II. Untuk angkatan I itu Kepala SMA IT Nurul Hasan dan Kepala SMP IT Nurul Hasan Kota Ternate. Sedangkan angkatan II, Kepala SMP IT Citra Umat dan Kepala SD IT Citra Umat Kota Tidore Kepulauan serta Kepala SMP IT Albina Kota Ternate.

Ketum JSIT Indonesia, Fahmi Zulkarnain bersama Plt. Ketum JSIT Indonesia Wilayah Malut serta para Kepsek lulusan program sekolah penggerak.

Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum JSIT Indonesia, Fahmi Zulkarnain, dalam acara musyawarah wilayah (Muswil) II JSIT Indonesia Wilayah Maluku Utara, yang berlangsung di Aula Asrama Haji Ternate, Sabtu (24/9).

Sebagai informasi, program sekolah penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kepala SMP IT Albina Kota Ternate, Ahmadyani Lewer, mengatakan dengan adanya penghargaan tersebut, ia berharap ke depannya lebih banyak lagi, sehingga menjadi motivasi bagi sekolah-sekolah anggota JSIT lainnya untuk meningkatkan kualitas, termasuk mengikuti program sekolah penggerak.

“Supaya apa saja peluang-peluang untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepsek maupun pihak sekolah. Kami harapkan diikuti oleh sekolah-sekolah anggota JSIT Indonesia Wilayah Malut,” ujarnya kepada Nuansa Media Grup (NMG).

Menurutnya, ada tiga program pemerintah yang berkaitan dengan penggerak, yakni organisasi penggerak, guru penggerak dan sekolah penggerak.

Sekolah penggerak ini, kata Yani, berbeda dengan organisasi penggerak. Organisasi penggerak berarti organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan program dari organisasi penggerak, dan ada program-program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Sedangkan guru penggerak ini pemerintah memberikan tes kepada guru-guru yang memiliki kompetensi di standar program yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga mereka dinyatakan lulus dan diberikan bimbingan-bimbingan sebagai guru penggerak.

“Kalau sekolah penggerak itu yang di tes pertama adalah Kepseknya. Jadi Kepsek mengisi esai untuk memilih kompetensi agar bisa lulus. Tentu melalui tahapan pengisian esai, tes microteaching atau mengajar dan tes wawancara,” jelasnya.

Dari hasil tes tersebut, lanjut Yani, pemerintah menetapkan apakah yang bersangkutan layak mengikuti program sekolah penggerak. Sebab, jika seorang Kepsek yang di tes oleh pemerintah ini lulus, maka sekolah tersebut dinyatakan sebagai sekolah penggerak.

Yani bilang, adapun sarana yang disiapkan oleh pemerintah yakni anggaran atau BOS kinerja yang menunjang program-program sekolah penggerak.

Di mana, pengembangan BOS kinerja itu diperuntukkan pengembangan sumber daya manusia (SDM), pelaksanaan merdeka belajar, digitalisasi sekolah dan perencanaan berbasis data.

“Jadi BOS kinerja yang diberikan oleh pemerintah di sekolah penggerak itu menyangkut empat item itu,” tuturnya.

Selain itu, Yani menambahkan, setelah diberi dana dari pemerintah yang diploting senilai Rp 100 juta per tahun ini akan didampingi fasilitator. Fasilitator juga di tes dari pemerintah untuk mendampingi sekolah-sekolah penggerak.

“Kemudian ada pengawas manajerial sekolah. Mereka juga diberi bimbingan untuk mengawasi sekolah penggerak. Mereka itulah yang mendampingi kami untuk menerapkan program-program sekolah penggerak melalui program pelatihan komite pembelajaran (PKP) dan in house trening yang dilakukan di sekolah,” pungkas Yani. (tan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *