Lantik 72 Kades, Bupati Halbar Minta Rangkul Kembali Masyarakat

PENAMALUT.COM, JAILOLO – Bupati Halmahera Barat, James Uang, resmi melantik 72 kepala desa terpilih pada pemilihan kepala desa serentak kemarin.

Pelantikan tersebut disertai pengambilan sumpah dan janji jabatan yang berlangsung di Aula Bidadari Kantor Bupati Halbar, Selasa (27/9).

Dalam sambutan, Bupati James menyampaikan, perbedaan pendapat dalam ajang demokrasi pemilihan tentu menjadi hal yang pastinya terjadi di setiap wilayah maupun desa. Karena itu, bagi kandidat terpilih diharapkan mampu merangkul kembali masyarakat dalam bingkai kebersamaan.

“Ketika bapak ibu hari ini dilantik, berarti bapak ibu merupakan pelayanan di desa. Tugas yang pertama adalah menyatukan kembali masyarakat yang terpecah pada pemilihan kepala desa kemarin,” pinta James.

Orang nomor satu di Pemkab Halbar itu juga menegaskan, dengan jabatan yang diemban, tentu mengajarkan nilai keadilan menjalankan tugas seorang kepala desa yang adil dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat tanpa menyudutkan yang lain.

“Melaksanakan tugas tidak boleh membeda-bedakan. Ingat, sumpah jabatan berarti bersumpah melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan peraturan-peraturan lainnya dengan seluruhnya dan seadilnya agar desa menjadi kondusif,” ujarnya.

Mantan Anggota DPRD Halbar ini juga menuturkan, agar sejumlah kepala desa terpilih tidak mengambil kebijakan untuk menggantikan operator desa, sebab pergantian operator desa mengakibatkan pendataan warga dalam penerimaan bantuan pemerintah daerah maupun pusat terganggu pada sistem pendataan pelaku penerima di desa tersebut.

“saya minta operator desa jangan diotak-atik dan diganti lagi. Kalau sampai diganti, seluruh data akan eror dan yang korban masyarakat, jadi operator jangan diganti apapun konsukewensinya,” pintanya menegaskan.

Lebih lanjut, menurut James, anggaran ratusan juta hingga miliaran rupiah yang bersumber dari APBN, APBD hingga APBDes bakal dikelola oleh pemerintah desa. Karena itu, Pemkab Halbar akan melakukan kerja sama dengan Pemdes sebagai bentuk pelayanan kesejahteraan masyarakat.

“Bapak ibu akan mengelola anggaran desa. Ada empat sumber anggaran yang kita miliki, yang pertama sumber APBN, ABPD kabupaten, APBD provinsi dan APBdes. Kita akan bersinergi dan berkolaborasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa untuk masyarakat yang kita hadapi,” tandasnya. (adi/tan)