Muliadi Buka Suara Terkait Pembangunan Gedung Depo Arsip

PENAMALUT.COM, TERNATE – Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara, Muliadi Tutopoho, angkat bicara terkait proyek pekerjaan gedung depo arsip yang diduga bermasalah. Di mana proyek yang dianggarkan dua tahap dengan anggaran Rp 1,8 miliar lebih itu dianggap tak sesuai progress.

Menurut Muliadi, pembangunan gedung depo arsip tahap satu senilai Rp 572.412.000 yang dikerjakan CV. Fautsa Pratama itu hanya pengadaan 20 unit tiang pancang. Itu disesuaikan dengan RAB (rencana anggaran biaya) dan kontrak. Sedangkan untuk  tahap dua  dianggarkan senilai Rp 1.356.945.230 yang di kerjakan CV. Dwi Tolire Pratama dengan masa kontrak 120 hari, terhitung sejak 14 Juli  2022 itu dilanjutkan dengan pengadaan sisa tiang pancang sebanyak 16 buah sekaligus pemancangannya, pengecoran cakar ayam, sloof, dan pengecoran tiang bangunan.

“Jadi tiang pancang itu masuk ke dalam tanah 8 meter. Jadi kalau datang ke lokasi pasti tak terlihat. Setiap titik ada dua tiang pancang berdampingan. Sehingga kalau ada 20 tiang pancang, berarti ada 10 titik,” ujarnya kepada Nuansa Media Grup, Rabu (19/10)

Meskipun begitu, ia mengaku ada sedikit mengalami keterlambatan bahan tiang pancang, karena pihak ketiga memesan langsung dari luar Maluku Utara.

“Ada sedikit keterlambatan bahan tiang pancang beberapa waktu lalu, karena menunggu antrian pemesanan dan proses pengiriman dari Surabaya. Dan sekarang sudah selesai pemancangannya, Insa Allah 10  November tuntas pekerjaannya sesuai  masa kontrak,” tuturnya.

Muliadi juga mengungkapkan untuk pekerjaan tahap dua ini proses pekerjaannya tanpa uang muka, dan sekarang progres sudah sampai 42 persen.

“Permintaan pencairan anggaran 30 persen baru mau dilakukan sesauai kelengkapan data yang disampaikan oleh pihak ketiga,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, proyek pembangunan gedung depo arsip tahap pertama senilai Rp 572.412.000 yang dikerjakan CV. Fausta Pratama pada November 2021 lalu diduga bermasalah.

Pemilik CV. Fausta Pratama, Irfan saat dikonfirmasi belum lama ini mengaku tidak terlibat dalam pengerjaan proyek tersebut. Bahkan ia juga tidak tahu siapa pejabat pembuat komitmen (PPK) pada proyek itu.

”Itu (perusahaan) mungkin dipakai orang, saya juga lupa. Mungkin belum cair. Nanti saya cari tahu lagi. Seingat saya proyek depo arsip itu dulu tidak jadi. mungkin begitu,” katanya kepada wartawan, Rabu (5/10) lalu.

Setelah ditelurusi lebih lanjut, ternyata ada nama Abdurrahman yang diketahui melaksanakan pekerjaan tersebut. Abdurahman ketika dikonfirmasi, ia juga mengaku pekerjaan itu telah selesai dikerjakan dan menghabiskan Rp 550 juta, namun hanya untuk pengerjaan tiang pancang.

“Tahap satu itu anggaranya cuman tiang pancang pada pekerjaan tahap awal, dan ini tahap dua akan dilanjutkan sekaligus dengan strukturnya,” akunya.

Sementara untuk pembangunan gedung depo arsip tahap dua dianggarkan senilai Rp 1.365.945.230. Proyek tahap dua ini dikerjakan oleh CV. Dwi Tolire Pratama dengan masa kontrak selama 120 hari terhitung sejak 14 Juli 2022. Namun sampai Oktober 2022 ini, proyek dengan nilai 1,3 miliar itu baru terlihat fondasinya. Padahal masa kontraknya harus berakhir pada 11 November 2022 atau kurang dari sebulan lagi.

Saat ini tim penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara mulai melakukan pengumpulan datan dan bahan keterangan. Ini dilakukan setelah hasil telaah intelijen yang disampaikan ke pimpinan Kejati Malut telah direspons, Kepala Kejati Dade Ruskandar kemudian mengeluarkan surat perintah (Sprin) penyelidikan yang ditujukan kepada bidang Intelijen.

Dade Ruskandar saat ditemui wartawan menegaskan pihaknya setelah mengelurkan Sprin tersebut, maka langsung action. Pihak terkait yang terlibat akan dimintai klarifikasi, termasuk Kepala Disarpus, Muliadi Tutupoho. (ano/ask)