Gandeng Forkompimda, Bawaslu Ternate Deklarasi Pemilu Damai dan Bermartabat

PENAMALUT.COM, TERNATE – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kota Ternate, Maluku Utara menggelar ikrar bersama Pemilu Damai dan Bermartabat tahun 2024.

Komandan Distrik Militer (Dandim) 1501 Ternate, Letkol INF Jamet Nijo, menyampaikan pihaknya mempunyai komitmem untuk menjaga netralitas TNI. Karena netralitas dalam Pemilu menjadi harga diri TNI. Di mana tidak boleh berpihak kepada peserta Pemilu. Sebab TNI berdiri di atas kepentingan nasional, bukan perseorangan.

“Politik kami adalah politik negara, bukan politik siapa-siapa. Kami netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,” ujarnya saat memberikan testimoni dalam acara Ikrar Bersama Pemilu Damai dan Bermartabat, di Red Star Resto Red Corner Cafe, Kamis (22/12).

Kata dia, TNI juga akan mengamankan dan mengarahkan seluruh pasukannya untuk melakukan pengamanan dalam Pemilu, sekaligus menyukseskan Pemilu 2024.

“Kita akan mengamankan seluruh penyelenggaraan Pemilu di NKRI, termasuk di Kota Ternate. Harapannya pelaksanaan Pemilu dapat berjalan lancar,” harapnya.

Kapolres Kota Ternate, AKBP Andik Purnomo Sigit, menambahkan alangkah baiknya hukum menjadi upaya terakhir untuk mencari keadilan, khususnya dalam Pemilu, sehingga upaya antisipasinya dapat dilewati dengan sosialisasi.

Artinya, adu ide dan berkompetisi dalam Pemilu dapat berlangsung secara baik. Apalagi Ternate sudah melalui proses Pemilu yang panjang. Tentunya harus menjadi pembelajaran yang baik ke depannya. Maka pendidikan pemilu harus terus digencarkan di masyarakat. Baik penyelenggara, Parpol maupun pihak terkait lainnya.

“Harapannya, Bawaslu bisa melakukan tugasnya dengan baik. Terutama dalam pengawasan dan penegakan hukum Pemilu, serta semua pihak berwenang juga ikut bertanggung jawab memberikan edukasi politik, agar Pemilu bisa berlangsung tertib, aman dan nyaman,” tuturnya.

Kajari Ternate, Abdullah mengatakan, pihaknya bersama Forkopimda lainnya akan berikhtiar untuk mengamankan Pemilu tahun 2024 mendatang. Sebab asas politik Kejari adalah politik kenegaraan. Jika mengacu dalam politik kenegaraan, maka kejujuran harus dilakukan.

“Jika ini bisa dilaksanakan, Insya Allah tidak ada yang bersengketa,” katanya.

Politik, lanjutnya, merupakan pekerjaan yang mulia karena dalam mengelola Partai mereka tidak digaji. Namun, tetap menjalankan roda organisasi tersebut untuk menegakkan asas demokrasi.

“Harapan ke depan, pekerjaan di bidang politik adalah amah Allah. Kalau ini bisa dipegang, maka akan berjalan lancar sebagaimana kehendak Allah,” cetusnya.

Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menuturkan, pihaknya akan memastikan birokrasinya tetap berada dalam netralitas Pemilu baik Pilpres hingga Pilkada. Karena untuk menghasilkan Pemilu berkualitas, harus didukung penuh oleh pemerintah daerah di semua tingkatan.

“Insya Allah kami juga akan menjadi hakim yang terbaik serta bagian dalam rangka mendukung Pemilu berkualitas, agar dapat menghasilkan produk politik yang baik bagi kesejahteraan Kota Ternate, Malut dan Indonesia ke depannya,” ujarnya.

Pemkot lanjutnya, akan tetap berikhtiar untuk memastikan netralitas ASN dilingkupnya, agar bisa menghasilkan Pemilu yang jujur dan bersih. Ia berharap semua pihak juga bisa mengawal kami secara baik.

Ketua Bawaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan, menambahkan, pada 16 Desember kemarin, Bawaslu RI telah merilis Indek Kerawanan Pemilu (IKP) secara nasional. Kota Ternate salah satu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang ada dalam 514 Kabupaten/Kota.

Ternate tergeser dari tahun 2020 kemarin berada di urutan ke-3 secara nasional dan Pemilu di tahun 2024 ini berada di urutan ke-11. Artinya bahwa secara umum Kota Ternate masih masuk dalam kategori wilayah rawan Pemilu.

“Tapi saya senang dengan teman-teman lain bahwa kami menganggap ini adalah bagian dari ikhtiar. Tahun 2022, kita berada di urutan ke-3 secara nasional, tetapi begitu tahapan jalan kami berkordinasi dengan Kepolisian, TNI dan komitmen bersama teman-teman Kejaksaan serta konsisten dengan Pemerintah,” katanya.”

Begitu juga kami ajak kepada seluruh masyarakat dan konstestan bahwa dari proses awal hingga akhir penetapan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ternate, paling cepat di 10 Kabupaten/Kota, Provinsi Maluku Utara,” sambungnya.

Dan itu, sambung Kifli, diapresiasi oleh Bawaslu Provinsi dan RI. Di 10 Kabupaten/Kota hanya Ternate yang masuk, tetapi begitu jalan Ternate paling tercepat.

“Saya ingat waktu itu Kabupaten/Kota lain saat rekapitulasi dua sampai dengan tiga hari di tingkat KPU tidak selesai. Tetapi Kota Ternate tidak sampai 1 jam. Kalau tidak salah, saya hitung 47 menit rekapitulasi di Kota Ternate selesai di tahun 2019 lalu,” kenangnya.

Menurutnya, IKP menjadi satu instrumen penting dalam kelembagaan Bawaslu. Dari IKP itu, Bawaslu dapat mendeteksi apa kira-kira yang menjadi pengawasan.Dari IKP juga, menjadi instrumen Bawaslu untuk bekerja, dan IKP itu juga Bawaslu mengikhtiarkan diri melakukan proses peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang untuk dilaksanakan dengan baik.

“Oleh karena itu, Pak Wali Kota, Kajari dan Dandim dari seluruh testimoni yang disampaikan merupakan salah satu komitmen bersama bagaimana mewujudkan Pemilu yang baik, berkualitas, dan bermartabat,” imbuhnya.

Ia menuturkan, orang-orang menganggap bahwa episentrum Maluku Utara adalah Kota Ternate. Karena itu, proses penyelenggaraan Pemilu di tahun 2024, bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi menjadi tanggung jawab bersama, terutama peserta Pemilu.

“Sebagaimana 17 partai politik (Parpol) yang sudah ditetapkan dengan surat keputusan (SK) KPU RI di luar partai lokal. Partai Ummat masih dilakukan perbaikan setelah dilakukan adjudikasi ke Bawaslu RI dan putusannya perbaikan adminitrasi,” paparnya.

Lanjutnya, di tahun 2023 seluruh tahapan dan 2024 merupakan puncak. Oleh karena itu, irisan tahapan akan dilaksanakan di tahun 2024 baik Pemilu maupun Pilkada.

“Saya sangat yakin dan berterima kasih kepada teman-teman Jaksa dan Kepolisian bahwa mereka memiliki integritas di perkantoran masing-masing, tetapi tidak melepaskan diri dan selalu berkomitmen proses-proses penanganan pelanggaran Pemilu. Kami mengapresiasi itu,” ujarnya.

Menurutnya, unsur Forkompimda memiliki komitmen yang kuat untuk menyukseskan proses penyelenggaraan Pemilu di tahun 2024 berkualitas dan bermartabat.

“Karena itu kami harap kepada seluruh masyarakat terutama kepada partai politik agar ikut bersama-sama melaksanakan apa yang kemudian itu telah diamanahkan dalam UU,” tandasnya. (gon/ask)