Jaksa Didesak Periksa Bupati Halbar Soal Pengadaan Sapi Kurban Tahun 2021

PENAMALUT.COM, JAILOLO – Penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Barat didesak memeriksa Bupati Halbar, James Uang, terkait pengadaan sapi kurban tahun 2021 menggunakan anggaran desa.

Desakan ini disampaikan praktisi hukum, Ahmad Rumasukun, kepada wartawan Nuansa Media Grup (NMG), Rabu (21/12).

Menurut Ahmad, pengadaan sapi kurban oleh Pemda Halbar menggunakan anggaran dana desa (DD) yang dibebankan kepada masing-masing desa itu tidak dibenarkan dalam aturan. Sehingga itu, demi tegaknya hukum yang fair, Kejari Halbar sudah seharusnya memanggil Bupati Halbar untuk diperiksa sebagaimana prinsip equality before the law.

“Ketika terjadi suatu dugaan tindak pidana, maka diperlukan rangkaian tindakan yang disebut dengan penyelidikan dan penyidikan yang sah menurut undang-undang. Penyelidikan dimaksudkan untuk memastikan bahwa sebuah peristiwa atau sebuah perbuatan itu masuk dalam kategori tindak pidana, sementara penyidikan adalah rangkaian lanjutan dari penyelidikan guna membuat terang dugaan peristiwa pidana tersebut. Lebih jelasnya lihat Pasal 1 angka (2) dan (4) KUHAP,” ucap Ahmad.

Lanjut dia, Kejari Halbar sebagai bagian dari negara terkualifikasi sebagai public rehctpersoon atau badan hukum publik yang memastikan terlaksananya kepentingan umum berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang diatribusikan oleh peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan, sehingga bidang tugas dan kewenangan selaku penyidik dalam perkara-perkara tertentu tidak dapat terpisahkan dengan kedudukan dan jabatannya dalam lembaga kejaksaan.

Dengan berdasarkan pada pemahaman tersebut dan dikaitkan dengan dugaan tindak Pidana pengadaan sapi kurban pada tahun 2021, maka Kejari Halbar sudah sepatutnya melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan penyelidikan terhadap semua pihak, baik pelapor, terlapor, saksi, ahli dan surat maupun dokumen yang secara objektif ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana yang dimaksud.

“Hal ini dipandang perlu untuk segera dilakukan guna membuat terang dan jelas dugaan peristiwa atau perbuatan pidana dimaksud,” jelasnya.

“Oleh karena itu, Kejari segera menyelidiki dan memeriksa Bupati Halbar terkait masalah ini,” pungkasnya

Sebelumnya, terkait masalah ini pada Juni 2022 lalu telah dilaporkan ke Kejari Halbar. Namun menurut Kepala Kejari Halbar, Kusuma Jaya Bulo, laporan tersebut tidak disertai dengan data yang akurat. Pelapor hanya bermodalkan gambar hasil screenshot atau capture dari media sosial.

Sementara, kata dia, kejaksaan merupakan lembaga hukum. Sehingga laporan harus dibuat berdasarkan data. Bagaimana pihaknya mau menelaah masalah ini, sedangkan laporan semua hasil screenshot bukan data.

Sekadar diketahui, pada tahun 2021 lalu, sebanyak 155 ekor sapi yang dibeli menggunakan dana desa, kemudian ditambah bantuan Pemda Halbar 10 ekor, totalnya 165 ekor. Hewan kurban ini kemudian disalurkan kepada masyarakat pada 19 Juli 2021 saat Idul Adha. Pengadaan sapi kurban berfariasi, mulai dari 10 juta hingga 18 juta per ekor, sesuai dengan bobot sapi. Pembelian hewan kurban itu diketahui atas instruksi pemerintah daerah. (adi/ask)