Bawaslu Ternate Lakukan Survei Kepuasaan Masyarakat

PENAMALUT.COM, TERNATE – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Ternate melaksanakan implementasi reformasi birokrasi survei kepuasan masyarakat, bertempat di Muara Hotel, Jumat (23/12) malam.

Ketua Bawaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan menuturkan, Bawaslu adalah lembaga pemerintah. Sehingga segala bentuk prosedur pelayanan, mekanisme penyelenggaran adminitrasi, kewenangan, kewajiban dan hak semua diatur dalam regulasi.

Oleh karena itu, ruang gerak Bawaslu bukan hanya berpacu terhadap UU Nomor 7 saja, tetapi juga ada peraturan lain. Salah satunya yaitu terkait dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

“Sebagai lembaga pemerintah, Bawaslu punya kewajiban sendiri untuk memberikan informasi pelayanan terhadap masyarakat yang luas,” jelasnya.

Kata dia, di Provinsi Maluku Utara ada 10 kabupaten/kota, hanya Kota Ternate dan Tidore diberikan penghargaan kewenangan sendiri untuk pengelolaan unit kerja mandiri.

Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban sebagai lembaga pemerintah dalam kurun waktu satu tahun semacam melakukan evaluasi terhadap kelembagaan atas pelayanan, dan membutuhkan penilaian publik secara luas.

“Kita malam ini mungkin lebih banyak mendengarkan masuk dan argumentasi produktif dari kawan-kawan terkait dengan pelayanan informasi maupun lainnya yang ada di Bawaslu Kota Ternate untuk dilakukan perbaikan di tahun-tahun ke depan,” tuturnya.

Ia bilang, Bawaslu Kota Ternate usianya naru masuk empat tahun sejak dibentuk dan dilantikan pada tahun 2018 lalu. Artinya bahwa dalam konteks pertumbuhan kelembagaan dan organisasi, pihaknya menyadari bahwa Bawaslu Ternate masih dalam fase pertumbuhan yang belum dewasa dalam sisi penataan dan pengelolaan adminitrasi lainnya.

“Oleh karena itu, perbaikan inovasi dan sebagainya terus dilakukan. Tentu tidak keluar dari prosedur peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur,” tandasnya. (gon/ask)