Penegak Hukum Didesak Usut Dugaan Permainan Tender Proyek di BPBJ Malut

PENAMALUT.COM, TERNATE – Aparat penegak hukum (APH) didesak agar segera mengusut dugaan pengaturan pemenang tender paket di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Maluku Utara.

Dugaan pengaturan tender paket ini termuat dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara.

Selain temuan pengaturan pemenang tender, juga ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran pada sejumlah proyek tersebut.

Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Aslan Hasan mengatakan, temuan BPK soal pengaturan tender paket sebagaimana termuat dalam LHP BPK mengindikasikan dugaan praktik korupsi. Sebab korupsi, kata dia, bukan hanya penyalahgunaan kuangan negara, tapi persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa juga diatur di Pasal 12.

“Perbuatan curang di pengadaan barang dan jasa juga materinya masuk dalam tindak pidana korupsi ketentuan pasal 12 kalau tidak salah itu. Saya kira bacaan LHP BPK mengarah adanya persekongkolan atau pengaturan paket proyek yang harus diseriusi dan ditangani oleh penegak hukum,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (1/2).

Sehingga itu, Aslan mendesak penegak hukum harus segera merespons dengan melakukan penyelidikan.

“Penegak hukum tidak boleh menunggu laporan. Kalau sudah ada bacaan LPH BPK begitu segera ditindaklanjuti. Kalau hasil pemeriksaan BPK dan disimpulkan bahwa terdapat indikasi pengaturan dalam proses tender, itu makin memperkuat adanya indikasi yang mengarah pada praktik kolusi dan korupsi di dalam proses itu,” tukasnya.

Menurut Dosen Fakultas Hukum ini, jika penegak hukum menggunakan standar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), maka harus clear dulu unsur kerugian keuangan negara. Namun jika menggunakan pasal lain dalam UU Tipikor berkaitan dengan perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa, maka itu sudah masuk ke pidana, meski kenyataannya tidak merugikan keuangan negara.

“Tapi daalam pelaksanaan proyek itu ada persekongkolan, upaya pengaturan paket proyek. Saya kira itu masuk kategori tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa,” cetusnya.

“Makanya sekali lagi penegak hukum baik Kejaksaan maupun kepolisian segera menindaklanjuti ini,” pintanya

Sekadar diketahui, dalam LHP BPK terdapat sejumlah paket yang sengaja dimenangkan oleh pihak BPBJ, seperti tender paket pekerjaan Masjid Raya Sofifi senilai Rp 47,9 miliar. Proyek tersebut seharusnya dimenangkan oleh PT. Anggaza Widya Ridhamulia (AWR) yang telah memenuhi semua persyaratan, namun justru dimenangkan PT. Anugerah Lahan Baru (ALB). Padahal ALB tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dipersyaratkan.

Tender paket fisik pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana persampahan senilai Rp 6,5 miliar. Di mana hasil pemeriksaan seluruh dokumen perencanaan pengadaan, HPS, dokumen penawaran, dan proses evaluasi oleh Pokja UKPB menunjukkan adanya indikasi kuat pengaturan dalam tender paket tersebut.

Tender paket pekerjaan pengembangan ruang VVIP Bandara Sultan Baabullah Ternate senilai Rp 4,7 miliar. Proyek tersebut diikuti tiga peserta dalam proses tender. Setelah dilakukan analisa dokumen penawaran milik ketiga perusahaan dan evaluasi teknis yang dilakukan pihak Pokja, menunjukkan adanya indikasi pengaturan dalam proses tender yang dimenangkan oleh CV. MJI. (gon/ask)