PENAMALUT.COM, TERNATE – Ada dugaan korupsi di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara. Ini disampaikan sejumlah massa aksi saat melakukan demonstrasi di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polda Malut, Senin (28/8) tadi.
Massa aksi yang menamakan diri Aliansi Pemuda Mahasiswa Anti Korupsi (APMAK) Maluku Utara itu meminta Kejati maupun Polda agar menyelidiki dugaan korupsi pada DKP Malut.
“Kami mendesak kepada Kejati dan Polda agar memeriksa Kepala DKP Malut terkait masalah ini,” desak Koordinator Aksi, Aziz Abubakar dalam orasinya.
Aziz menyebut rententan dugaan korupsi seperti pengadaan kapal Billfhis, juga proyek pengadaan kapal tahun 2022 senilai Rp 9,2 miliar yang diduga tidak disertai dokumen perencanaan.
Selain itu, diduga kuat terjadi praktik bagi-bagi proyek di tahun 2023 senilai Rp 26,8 miliar pada orang dekat.
“Sehingga itu, kami meminta aparat penegak hukum baik Kejati maupun Polda agar menelusuri hal ini,” pintanya. (ano)
