KPK Periksa Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Maluku Utara

PENAMALUT.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Maluku Utara, Bambang Hermawan.

Selain Bambang, KPK juga kembali memeriksa Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku Utara, Suryanto Andili. Suryanto diketahui telah diperiksa beberapa kali oleh lembaga antirasuah ini.

Bramch Manager PT. BFI Cabang Ternate Fadli Anggai dan M. Rixal Usaman selaku pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara juga turut diperiksa.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami dugaan suap perizinan pertambangan yang menyeret Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba yang telah ditetapkan tersangka beberapa waktu lalu.

“Hari ini bertempat di gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para saksi,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Jumat (26/1).

Menurutnya, penyidikan perkara dugaan suap proyek infrastruktur dan perizinan di Pemprov Maluku Utara dengan tersangka AGK dan kawan-kawan ini terus dilakukan.

Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa mantan ESDM Hasyim Daeng Barang yang juga Direktur Hilirisasi Mineral dan Batubara pada Kementerian Investasi/BKPM.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan pihaknya terus melakukan pengembangan terhadap dugaan suap perizinan pertambangan Nikel yang menyeret Gubernur nonaktif Abdul Gani Kasuba.

Menurutnya, Maluku Utara adalah salah satu daerah sumber Nikel. Banyak perusahaan-perusahaan dan pengusaha yang berusaha mendapatkan izin penambangan di sana. Ini tidak menutup kemungkinan, sebagaimana berkali-kali perkara yang ditangani KPK terdapat perizinan menjadi komoditas kepala daerah untuk diperjualbelikan atau ada unsur kemudahan yang ujung-ujungnya dari pelaku usaha memberikan sesuatu kepada pejabat-pejabat di daerah yang punya kewenangan untuk menerbitkan izin atau mempunyai kewenangan merekomendasikan.

“Sehingga ini yang harus kami dalami selain suap menyangkut pembangunan infrastruktur. Sebab dalam proses penyidikan tidak menutup kemungkinan juga ada dugaan penerimaan yang bersumber dari proses pemberian izin tambang Nikel,” jelas Alex, Kamis (25/1).

Sekadar diketahui, KPK telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka suap infrastruktur yang dikerjakan Pemprov Malut dan perizinan pertambangan.

Mereka adalah Gubernur nonaktif Abdul Gani Kasuba, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Daud Ismail, Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat (Disperkim) Adnan Hasanudin, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPPJ) Ridwan Arsan, ajudan Gubernur AGK Ramadan Ibrahim serta Stevi Thomas dan Kristian Wuisan dari pihak swasta. (gon/ask)