PENAMALUT.COM, JAILOLO – Hubungan pengurus DPC Partai Demokrat Halmahera Barat retak. Penyebabnya karena saling rebutan kursi ketua DPRD periode 2024-2029.
Informasinya, Bupati James Uang ikut campur dalam urusan ini. Bahkan James juga diduga mengintervensi pengurus dan beberapa anggota DPRD terpilih dari Demokrat untuk melengserkan posisi Ketua DPC Demokrat Halbar yang saat ini dijabat Ibnu Saud Kadim.
Ibnu Saud kepada wartawan mengatakan, ada usulan pergantian Ketua DPC Demokrat Kabupaten Halmahera Barat yang ditolak oleh DPP. Ibnu mengaku Bupati turut terlibat mengusulkan pergantian ini.
Menurut anggota DPRD aktif yang juga terpilih kembali pada Pileg kemarin itu, beberapa pekan kemarin Bupati James bersama lima anggota DPRD terpilih dari Partai Demokrat melakukan manuver untuk mengganti dirinya dari posisi Ketua DPC Demokrat serta unsur pimpinan DPRD Halbar. Mereka ingin mengubah hasil rapat pleno DPC terkait pengusulan pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
“Pengusulan pergantian itu disampaikan secara lisan oleh Bupati dan kelima anggota DPRD terpilih. Namun DPP menolak usulan tersebut, karena tidak sesuai dengan mekanisme partai, baik AD/ART maupun petunjuk pelaksanaan (Juklak) dari DPP,” tuturnya, Senin (3/6).
Ibnu menyesalkan tindakan tersebut. Sebab dalam AD/ART maupun Juklak mengharuskan kader partai loyal dan berpengalaman sebagai anggota DPRD.
Meski demikian, Ibnu tidak pusing. Ia menganggap ini hanyalah dinamika politik yang terjadi, karena beberapa pihak tidak menginginkannya sebagai ketua DPC. Padahal dirinya sudah berpengalaman selama dua periode menjadi anggota DPRD.
Dia menyebut Bupati James berusaha memaksakan adiknya, Yoram Uang, untuk diusulkan sebagai Ketua DPRD Halbar. Padahal Yoram bukan pengurus partai dan belum berpengalaman sebagai anggota DPRD sesuai isyarat Juklak DPP.
Mantan Sekretaris DPC Demokrat Halmahera Barat ini menegaskan dirinya bersama pengurus dan simpatisan tetap konsisten mengikuti garis lurus partai untuk memenangkan pasangan calon JUJUR yang sudah pasti diusung Partai Demokrat.
“Meski kami merasa kecewa dengan tindakan lima anggota terpilih, namun kami memahami bahwa tindakan tersebut hanya karena kurangnya pengetahuan mereka yang sengaja diarahkan oleh Bupati untuk mengganti ketua DPC hasil Muscab serta mengusulkan adik kandungnya sebagai pimpinan DPRD,” tandasnya.
Ibnu juga menegaskan akan mengevaluasi kelima pengurus dan anggota partai yang ikut arahan Bupati itu. Ini agar menjadi pelajaran dalam organisasi kepartaian.
“Kami juga telah menandatangani pernyataan di hadapan DPP bahwa kewenangan menetapkan pimpinan DPRD diserahkan sepenuhnya kepada DPP tanpa intervensi pihak lain terutama Bupati. Siapapun kader atau pengurus partai yang melanggar kesepakatan tersebut akan ditindak tegas, bahkan hingga pemecatan,” pungkasnya.
Sementara Bupati James Uang saat dikonfirmasi via WhatsApp perihal keterlibatannya dalam mengusulkan pergantian Ketua DPC Demokrat Halbar dan usulan Ketua DPRD Halbar periode 2024-2029 belum menjawab hingga berita ini tayangkan. (adi/ask)
